IKN dan Beban Pemerintahan yang Tertinggal: Ketika PPU Menanggung Beban Masa Transisi

Oleh:

Margono Hadi Sutanto

Staf Ahli Bupati Penajam Paser Utara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang tidak hanya mengubah wajah Kalimantan Timur, tetapi juga mengubah struktur sosial, ekonomi, ruang, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Namun, di balik pembangunan fisik IKN yang terus bergerak, terdapat persoalan pemerintahan yang semakin nyata, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab melayani masyarakat di wilayah yang sedang mengalami transformasi dari sebuah kabupaten menjadi kawasan ibu kota negara?

Pertanyaan ini menjadi penting karena secara hukum Ibu Kota Nusantara telah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Otorita IKN juga telah dibentuk sebagai lembaga setingkat kementerian yang kelak menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Namun, pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara masih dikaitkan dengan Keputusan Presiden.

Pemerintah memang telah memberikan arah baru melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menargetkan Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028. Akan tetapi, bagi PPU, persoalannya bukan semata kapan IKN menjadi ibu kota secara formal. Persoalan yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintahan berjalan selama masa transisi tersebut.

Di titik inilah persoalan PPU bermula. PPU tidak boleh menjadi "daerah transisi" yang menanggung beban sendirian. Dari perspektif ilmu pemerintahan, pembangunan pusat pemerintahan baru seharusnya diikuti dengan penataan ulang hubungan kewenangan, pembagian urusan, kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, serta pelayanan publik. Masalahnya, transformasi IKN berlangsung jauh lebih cepat daripada transformasi kapasitas pemerintahan daerah asal.

Kawasan IKN berada di wilayah yang secara historis merupakan bagian dari wilayah administratif PPU dan Kutai Kartanegara. Aktivitas pembangunan kemudian membawa perubahan luar biasa. Pertumbuhan penduduk, mobilitas tenaga kerja, kebutuhan infrastruktur, tekanan terhadap lingkungan, peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan keamanan, persoalan sosial, hingga meningkatnya tuntutan pelayanan publik.

Namun pada saat yang sama, PPU masih harus menjalankan fungsi pemerintahan kabupaten sebagaimana biasa. Sekolah harus tetap dilayani, puskesmas harus tetap berjalan, persampahan harus tetap ditangani, jalan dan drainase harus dipelihara, kebakaran lahan harus ditangani, administrasi kependudukan harus dilayani, masyarakat miskin tetap harus mendapatkan pelayanan dan seluruh urusan wajib pelayanan dasar tetap membutuhkan negara yang hadir.

Artinya, beban pemerintahan PPU bertambah akibat kehadiran IKN, tetapi kapasitas fiskal dan kewenangan PPU tidak otomatis bertambah sebanding dengan beban tersebut. Inilah ketidakseimbangan yang harus dilihat secara serius oleh pemerintah pusat. Jangan sampai PPU berada pada posisi yang paradoks, wilayahnya digunakan untuk membangun ibu kota negara, tetapi pemerintah kabupatennya tetap diperlakukan seolah-olah sedang menjalankan pemerintahan kabupaten biasa. Problem Utamanya Bukan Sekadar Tumpang Tindih Kewenangan, Tetapi Tumpang Tindih Tanggung Jawab.