Oleh:
Imran Amir
Penasihat PWI Kutim
ANTREAN kendaraan di sejumlah SPBU di Sangatta bukan lagi pemandangan yang muncul sesekali. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat seolah dipaksa terbiasa dengan antrean panjang untuk mendapatkan BBM, terutama BBM bersubsidi.
Lima SPBU yang berada di kawasan Sangatta, ditambah SPBU di Sangatta Selatan, kerap dipenuhi kendaraan roda dua maupun roda empat. Keluhan masyarakat pun tidak sedikit disampaikan melalui media sosial. Bagi sebagian masyarakat, mendapatkan BBM bersubsidi bukan lagi perkara sederhana, tetapi membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mengantre.
Saya mulai memperhatikan persoalan ini sejak pertengahan 2023. Saat itu, antrean BBM sudah menjadi persoalan yang cukup sering terlihat. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, mengapa persoalan serupa masih terus berulang hingga sekarang?
Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai dugaan dari masyarakat. Ada yang menilai persoalannya berkaitan dengan distribusi, sementara sebagian lainnya menyoroti keberadaan pengetap atau dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, tanpa data yang terbuka dan dapat dibandingkan, sulit memastikan apa sebenarnya akar persoalan yang terjadi.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan semata-mata siapa yang harus disalahkan, tetapi di mana sebenarnya persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kutai Timur?
Kita perlu melihat persoalan ini secara lebih objektif. Distribusi BBM merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Pertamina. Penetapan dan penyaluran BBM bersubsidi tentu tidak dilakukan tanpa perhitungan. Ada kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, sektor ekonomi dan berbagai pertimbangan lain yang menjadi dasar kebijakan.
Jika demikian, seharusnya tersedia data yang dapat menjelaskan apakah volume BBM yang didistribusikan ke Kutai Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
