
Oleh:
Ali Kusno
Widyabasa, Kepakaran Linguistik Forensik, Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Terbuka, dan Mahasiswa S3 FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
MENARIK menyimak dinamika pemberitaan di media massa belakangan ini mengenai polemik hasil seleksi Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur. Magnet itu membuat pisau-pisau analisis linguistik forensik bergerak untuk membedahnya. Operasi kali ini meliputi analisis teks hukum, pembuktian makna tuturan, dan interpretasi kebahasaan dalam konteks regulasi. Dalam konteks ini, linguistik forensik tidak bekerja sendiri. Secara interdisipliner, analisis kebahasaan atas norma publik berkelindan erat dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Perusahaan.
Dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, seluruh kekeliruan narasi pejabat publik di ruang media harus diposisikan murni sebagai dugaan kesesatan tafsir yang wajib diuji secara objektif. Dalam metodologi linguistik forensik, norma perundang-undangan tunduk pada “asas makna harfiah”. Ketidakcermatan atau dugaan kesengajaan membelokkan struktur tata bahasa regulasi merupakan pangkal utama timbulnya dugaan produk hukum yang cacat sejak dalam kandungan.
Dugaan Kesesatan Semantik Leksikal, False Analogy, dan Phantom Reference
Seperti banyak diberitakan media massa di Kaltim, dokumen Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 500/904/EKO-II tentang Seleksi Calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kalimantan Timur 2025 secara jelas mensyaratkan pelamar berusia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali yang dibuktikan dengan KTP. Merespons sorotan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim berupaya membenarkan pelolosan pendaftar dengan melompat pada doktrin “Hukum Sipil”.
Sekda menegaskan bahwa metode penghitungan usia bagi pelamar direksi BUMD merujuk pada ketentuan hukum sipil, sehingga batasan tersebut tidak sekaku aturan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut beliau, dengan mengacu pada “Undang-Undang Sipil”, kelebihan waktu satu hari atau lebih dari enam bulan masih dianggap berada di kelompok umur yang sama. Sebentar, Undang-Undang Sipil yang mana, ya?
Jika dibedah menggunakan pisau linguistik forensik dan logika hukum, pernyataan publik ini memuat tiga kesesatan argumentasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



