Oleh:
Rendi Susiswo Ismail
Pembina Yapenti DWK Universitas Balikpapan, Mantan Ketua ABP-PTSI Kalimantan Timur periode 2021–2026.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) membuka babak baru dalam kebijakan pendidikan nasional. Jika gagasan tersebut benar-benar diwujudkan, bukan hanya persoalan biaya kuliah yang perlu dibenahi, tetapi juga tata kelola penerimaan mahasiswa di PTN.
Jumat, 18 September 2026, di Jakarta Convention Center, Presiden menyampaikan bahwa biaya pendidikan negeri, mulai SD hingga universitas negeri, harus gratis. Pernyataan itu kemudian diikuti pembahasan mengenai kebutuhan anggaran.
Senin, 21 September 2026, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan kebutuhan anggaran awal sekitar Rp93,74 triliun per tahun. Pemerintah juga membuka kemungkinan penerapannya secara bertahap pada 2027–2029.
Dua hari kemudian, usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Menteri Brian menjelaskan bahwa perhitungan tersebut mencakup Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain PTN. Pembiayaannya akan bersumber dari APBN.
Sebagai pengelola perguruan tinggi swasta, saya menyambut baik gagasan tersebut. Namun, ada satu konsekuensi logis yang perlu dipikirkan secara serius: jika negara benar-benar menanggung biaya kuliah di PTN, untuk apa lagi jalur mandiri dipertahankan?
Dari Akses Menjadi Sumber Pendapatan
Secara normatif, seleksi mandiri dimaksudkan memberi keleluasaan kepada PTN untuk menjaring calon mahasiswa melalui mekanisme yang lebih beragam.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
