Indonesia Darurat Karhutla

𝘾𝙖𝙩𝙖𝙩𝙖𝙣 𝘼𝙠𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙨: "𝙆𝙚𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙃𝙪𝙩𝙖𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙗𝙖𝙠𝙖𝙧, 𝙍𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩 𝙈𝙚𝙣𝙜𝙝𝙞𝙧𝙪𝙥 𝙍𝙖𝙘𝙪𝙣, 𝙙𝙖𝙣 𝙉𝙚𝙜𝙖𝙧𝙖 𝙏𝙞𝙙𝙖𝙠 𝘽𝙤𝙡𝙚𝙝 𝘽𝙚𝙧𝙨𝙚𝙢𝙗𝙪𝙣𝙮𝙞 𝙙𝙞 𝘽𝙖𝙡𝙞𝙠 𝘼𝙣𝙜𝙠𝙖"

Oleh:

J. Kuleh

Akademisi Universitas Mularman

Indonesia tidak boleh terus-menerus memperlakukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana musiman yang datang, membakar, menimbulkan asap, lalu dilupakan ketika hujan turun. Karhutla adalah persoalan serius yang menyangkut keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, dan kredibilitas pemerintah dalam melindungi rakyat.

Ironisnya, Indonesia memiliki lembaga penanggulangan bencana, kementerian lingkungan hidup, BMKG, teknologi pemantauan satelit, aparat keamanan, serta anggaran negara. Namun, ketika titik api bermunculan, masyarakat masih harus bertanya: siapa yang bertanggung jawab, berapa luas lahan yang terbakar, berapa warga yang terdampak, berapa korban meninggal, dan apakah perusahaan atau individu yang terbukti sengaja membakar benar-benar dihukum?

Negara tidak boleh mengukur keberhasilan penanganan karhutla hanya dari berapa banyak api yang dipadamkan. Ukuran utamanya adalah berapa banyak kebakaran yang dicegah, berapa luas hutan yang diselamatkan, berapa warga yang dilindungi, dan berapa pelaku yang dimintai pertanggungjawaban.

Klaim keberhasilan tanpa data terbuka dan terverifikasi hanya akan melahirkan optimisme administratif, sementara masyarakat menanggung risiko nyata di lapangan.

1. 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗼𝗻𝗴𝗸𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗿𝘂𝗿𝗮𝘁 𝗸𝗮𝗿𝗵𝘂𝘁𝗹𝗮 2026: 𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗺𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗺𝗮𝗻𝘁𝗮𝘂𝗮𝗻 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻

Data kebakaran hutan dan lahan Indonesia hingga Oktober 2026 memperlihatkan persoalan serius yang tidak boleh ditutupi oleh laporan keberhasilan pemadaman. Berdasarkan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla nasional selama Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat 69 persen atau sekitar 82.791 hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025, meningkat 80 persen dibandingkan 2023, dan 47 persen dibandingkan 2019. Artinya, berdasarkan data pemerintah sendiri, kebakaran pada tujuh bulan pertama 2026 telah melampaui capaian tahun-tahun pembanding tersebut secara signifikan.