Oleh:
Djoko Setijowarno
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
PEMBANGUNAN infrastruktur dan sistem transportasi publik merupakan tulang punggung peradaban modern yang membawa multiplier effect besar bagi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Mulai dari menstimulasi pertumbuhan ekonomi, memangkas biaya logistik, hingga menjamin keadilan sosial, kehadiran transportasi yang andal adalah syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang berikhtiar menjadi negara maju. Namun, belakangan ini komitmen tersebut tampak meredup. Di tengah gencarnya retorika pembangunan, narasi perbaikan angkutan umum dan keselamatan mobilitas warga di lapangan justru seolah diabaikan dan terpinggirkan dari prioritas nasional.
Infrastruktur Dihambat
Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi memberikan dampak berkelanjutan yang menggerakkan berbagai sektor ekonomi dan sosial. Dampaknya, pada (1) pertumbuhan ekonomi dan efisiensi logistik (peningkatan konektivitas dan investasi), (2) pemberdayaan wilayah dan konektivitas antarwilayah (pemerataan pembangunan dan integrasi kawasan), (3) penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan (peluang kerja langsung dan tidak langsung), (4) peningkatan kualitas hidup dan akses layanan publik (aksesibilitas sosial dan efisiensi waktu dan energi), (5) pengembangan sektor pariwisata (peningkatan kunjungan dan ekosistem lokal).
Pemberitaan mengenai target capaian pembangunan infrastruktur kini makin jarang terdengar, mulai dari jalan tol, jalan nasional, jalan paralel perbatasan, hingga jaringan jalan daerah. Hal senada terjadi pada sektor transportasi publik seperti jalan rel, bandara, terminal, pelabuhan, dermaga, hingga penambahan kapal penumpang. Wacana reaktivasi jalur kereta api pun terkesan stagnan, padahal beberapa jaringan siap dibangun secara fisik, seperti lintas Kedungjati–Tuntang di Jawa Tengah dan koridor Bandara Sepinggan–IKN di Kalimantan Timur.
Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan kini menyisakan koridor Malinau–Krayan di Kalimantan Utara, yang ditargetkan baru tuntas pada 2029 dengan alokasi anggaran Rp32 triliun. Pemerintah semestinya dapat mempercepat penyelesaiannya pada 2028 agar dampak positif program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kelompok Peningkatan Ekonomi/Keluarga Sejahtera dapat segera dirasakan oleh masyarakat Krayan. Keterbatasan akses ini membuat masyarakat Krayan selama ini lebih bergantung pada interaksi dengan negara tetangga, Malaysia. Kondisi ini makin diperberat oleh minimnya infrastruktur perdesaan dan fasilitas transportasi umum di sepanjang kawasan perbatasan tersebut.
Kemajuan pembangunan di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) dirasakan belum menunjukkan lompatan signifikan. Jaringan jalan akses di kawasan ini sebagian besar belum terhubung dengan baik. Akibatnya, keterisolasian masih membayangi kehidupan warga, masyarakat kerap kesulitan menjangkau rumah sakit saat membutuhkan penanganan medis maupun persalinan. Keterbatasan ini juga membebani generasi muda; anak-anak sekolah beserta para guru masih harus berjalan kaki lebih dari 10 kilometer demi menuntut ilmu, atau bertaruh keselamatan menyeberangi sungai deras karena ketiadaan jembatan yang memadai.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
