Indonesia Menuju Negara Predatoris

Tenaga kependidikan sekaligus anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK) Unmul

INDONESIA punya anggaran besar, proyek strategis di mana-mana, dan lembaga baru yang dibentuk hampir setiap tahun. Tetapi semakin banyak lembaga dibangun, semakin sulit dipercaya bahwa lembaga itu bekerja untuk publik. Patronase bukan lagi kecurigaan, ia telah menjadi pola yang berulang dalam cara kerja negara. Jabatan publik cenderung dibagikan sebagai hadiah politik, proyek strategis dalam sejumlah kasus jatuh ke tangan kroni, dan keputusan hukum berisiko diperjualbelikan.

Di tengah pola yang berulang itu, Danantara diluncurkan pada 24 Februari 2025 dengan ambisi menjadi mesin investasi negara di sektor hilirisasi, pangan, dan energi. Namun, komposisi elite yang mengelolanya kembali memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar sedang memperkuat kapasitas pembangunan, atau justru memperluas ruang bagi kepentingan politik dan ekonomi elite?

Persoalan ini tidak terbatas pada Danantara. Pada pemerintahan Presiden Prabowo, komposisi komisaris BUMN didominasi politisi, birokrat, dan purnawirawan militer. Jabatan yang tidak diisi oleh kalangan profesional telah lama menjadi cermin bagaimana jabatan publik diperlakukan, yaitu sebagai alat tukar dukungan politik, bukan kendaraan kinerja. Jika jabatan strategis lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan daripada kompetensi, lembaga negara berisiko menjadi instrumen pembagian keuntungan politik, alih-alih penggerak pembangunan.

Ke Mana Arah Negara Ini?

Untuk memahami persoalan tersebut, tipologi negara Peter Evans dapat menjadi kerangka analisis. Evans membedakan developmental state, yang memiliki kapasitas birokrasi untuk mendorong transformasi ekonomi, dengan predatory state, yang cenderung mengutamakan kepentingan elite dan menghambat pembangunan. Di antara keduanya terdapat intermediate state, yakni negara yang memiliki sejumlah institusi efektif, tetapi belum mampu membangun kapasitas pembangunan secara konsisten.

Indonesia memperlihatkan ambisi sebagai developmental state. Kebijakan hilirisasi mineral dan pembentukan Danantara menunjukkan keinginan negara untuk mendorong investasi serta meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik. Namun, perubahan regulasi, lemahnya kepastian kebijakan, dan ketanggapan menangani kasus memperlihatkan bahwa ambisi pembangunan belum selalu diikuti kapasitas institusional yang memadai.

Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan karakteristik intermediate state. Sejumlah lembaga mampu menjalankan fungsi strategis. Tetapi profesionalisme dan efektivitas tersebut belum merata. Promosi jabatan yang rentan terhadap kepentingan politik, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta hubungan personal antara pejabat dan pelaku usaha dapat menghambat konsistensi kebijakan pembangunan.

Terlebih lagi keberhasilan dan profesionalisme lembaga masih bergantung pada perlindungan presiden. Ketika proteksi politik hilang, lembaga-lembaga tersebut rentan erosi profesionalisme. Sementara birokrasi arus utama tetap beroperasi dengan logika lama yaitu berbelit, tidak responsif, dan rentan korupsi. Modernisasi Indonesia adalah modernisasi by addition atau menambah unit efisien tanpa mentransformasi keseluruhan bukan by transformation.

Risiko yang lebih serius muncul ketika jabatan publik menjadi instrumen patronase, keputusan birokrasi dipengaruhi transaksi kepentingan, dan akuntabilitas melemah. Dalam kondisi demikian, negara berpotensi bergerak ke arah predatory state. Kekuasaan dan sumber daya publik lebih banyak melayani kepentingan kelompok elite daripada menghasilkan manfaat kolektif bagi masyarakat. Jika demikian, bukti apa yang bisa diajukan? Bagian berikut memeriksa beberapa kasus: BUMN dan Danantara, peradilan, korupsi, perluasan manfaat pembangunan, serta konsentrasi kekayaan.