Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Optimalisasi Lelang Aset Daerah yang Kerap Terlupakan

MA
Atifah Migi.
Atifah Migi.

Advertisement

Oleh:

Atifah Migi

Penelaah Teknis Kebijakan; Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang

Advertisement

Pernahkah kita melirik sudut-sudut kantor pemerintahan daerah dan mendapati deretan kendaraan dinas yang mangkrak, tumpukan kursi usang, atau mesin-mesin tua berkarat? Sering kali, barang-barang tersebut dibiarkan menumpuk hingga menjadi penghuni tetap gudang. Akibatnya, ruang penyimpanan semakin sesak, sementara biaya pemeliharaan dan pengamanan tetap harus dikeluarkan. Padahal, di balik statusnya sebagai barang tidak terpakai, tersimpan potensi penerimaan yang tidak boleh dianggap remeh.

Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah tidak produktif sejatinya bukanlah akhir dari siklus pengelolaan kekayaan publik. Melalui mekanisme lelang yang tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah memiliki instrumen strategis untuk mengubah barang-barang yang tidak lagi digunakan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagian pihak masih memandang lelang aset sekadar sebagai ajang "obral" barang lama kepada penawar tertinggi. Padahal, proses tersebut merupakan rangkaian tahapan administrasi yang diatur secara ketat untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik.

Advertisement

Prosesnya dimulai dari validasi data inventaris oleh pemerintah daerah. Tahapan ini mencakup pemeriksaan fisik barang, pencocokan dokumen kepemilikan, hingga memperoleh persetujuan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan administratif internal terpenuhi, berkas pengajuan kemudian disampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Kementerian Keuangan.

Pada tahap ini, KPKNL memfasilitasi pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang. Sementara itu, pemerintah daerah tetap bertindak sebagai penjual yang bertanggung jawab atas kebenaran data barang. Melalui pengumuman yang terbuka, masyarakat luas memperoleh kesempatan untuk mengakses informasi mengenai barang yang dilelang, termasuk nilai limit, serta berpartisipasi dalam penawaran secara daring.

Penerbitan Risalah Lelang menandai berakhirnya proses lelang. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti transaksi dengan menyetorkan hasil penjualan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta menghapus barang yang telah dilelang dari daftar inventaris.

Manfaat lelang tentu tidak semata-mata diukur dari besarnya uang yang masuk ke kas daerah. Nilai penerimaan sangat bergantung pada kondisi fisik barang dan minat pasar. Artinya, tidak semua barang memiliki nilai jual tinggi. Namun, terdapat manfaat lain yang kerap luput dari perhatian.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KPKNL Bontang Hadirkan Inovasi Layanan Publik, Cukup QR Code, Layanan Mudah dan Cepat

KPKNL Bontang Hadirkan Inovasi Layanan Publik, Cukup QR Code, Layanan Mudah dan Cepat

KPKNL Bontang mempermudah layanan publik lewat QR Code. Akses informasi, pengaduan, hingga WhatsApp kini cukup sekali pindai.

Forum Konsultasi Publik 2026 KPKNL Bontang Perkuat Integritas dan Pelayanan Responsif Gender

Forum Konsultasi Publik 2026 KPKNL Bontang Perkuat Integritas dan Pelayanan Responsif Gender

KPKNL Bontang menggelar FKP 2026 untuk memperkuat integritas, layanan inklusif, serta pengarusutamaan gender dalam pelayanan publik.

Pemkab Kukar Bakal Identifikasi Aset Daerah untuk Kebutuhan TNI, Skema Pinjam Pakai Jadi Opsi

Pemkab Kukar Bakal Identifikasi Aset Daerah untuk Kebutuhan TNI, Skema Pinjam Pakai Jadi Opsi

Pemkab Kukar kaji pemanfaatan aset daerah untuk fasilitas TNI. Bupati Aulia pastikan legalitas dan skema pinjam pakai ditelaah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer