
Oleh:
Atifah Migi
Penelaah Teknis Kebijakan; Mahasiswa Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang
Pernahkah kita melirik sudut-sudut kantor pemerintahan daerah dan mendapati deretan kendaraan dinas yang mangkrak, tumpukan kursi usang, atau mesin-mesin tua berkarat? Sering kali, barang-barang tersebut dibiarkan menumpuk hingga menjadi penghuni tetap gudang. Akibatnya, ruang penyimpanan semakin sesak, sementara biaya pemeliharaan dan pengamanan tetap harus dikeluarkan. Padahal, di balik statusnya sebagai barang tidak terpakai, tersimpan potensi penerimaan yang tidak boleh dianggap remeh.
Barang Milik Daerah (BMD) yang sudah tidak produktif sejatinya bukanlah akhir dari siklus pengelolaan kekayaan publik. Melalui mekanisme lelang yang tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah memiliki instrumen strategis untuk mengubah barang-barang yang tidak lagi digunakan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagian pihak masih memandang lelang aset sekadar sebagai ajang "obral" barang lama kepada penawar tertinggi. Padahal, proses tersebut merupakan rangkaian tahapan administrasi yang diatur secara ketat untuk menjaga prinsip akuntabilitas publik.
Prosesnya dimulai dari validasi data inventaris oleh pemerintah daerah. Tahapan ini mencakup pemeriksaan fisik barang, pencocokan dokumen kepemilikan, hingga memperoleh persetujuan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan administratif internal terpenuhi, berkas pengajuan kemudian disampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di bawah Kementerian Keuangan.
Pada tahap ini, KPKNL memfasilitasi pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang. Sementara itu, pemerintah daerah tetap bertindak sebagai penjual yang bertanggung jawab atas kebenaran data barang. Melalui pengumuman yang terbuka, masyarakat luas memperoleh kesempatan untuk mengakses informasi mengenai barang yang dilelang, termasuk nilai limit, serta berpartisipasi dalam penawaran secara daring.
Penerbitan Risalah Lelang menandai berakhirnya proses lelang. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti transaksi dengan menyetorkan hasil penjualan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta menghapus barang yang telah dilelang dari daftar inventaris.
Manfaat lelang tentu tidak semata-mata diukur dari besarnya uang yang masuk ke kas daerah. Nilai penerimaan sangat bergantung pada kondisi fisik barang dan minat pasar. Artinya, tidak semua barang memiliki nilai jual tinggi. Namun, terdapat manfaat lain yang kerap luput dari perhatian.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




