
Oleh: Muhammad Aufal Fresky
KALTIMPOST.ID, Publik mendesak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazahnya. Hal tersebut bisa kita lihat pada petisi yang digagas oleh Farida Octavia lewat platform Change.org. Hingga hari ini, Kamis (19/11/2026), ada 30.693 orang yang menandatanganinya. Tentu jumlahnya bisa bertambah. Saya pun berpikir keras, atas dasar apa petisi tersebut muncul? Bukankah semua anggota legislatif yang terpilih itu telah melewati proses verifikasi dokumen persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Jangan-jangan, munculnya petisi tersebut bermula dari keraguan sebagian dari kita terkait integritas dan kapabilitas mereka? Entahlah.
Yang jelas, saya rasa petisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Petisi itu menjadi tanda bahwa publik hari ini mulai kritis dan peka terhadap perkembangan dinamika perpolitikan nasional. Apalagi, DPR ini adalah lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan kita. Fungsinya dalam melakukan legislasi, penganggaran, dan pengawasan sangat menentukan nasib dan masa depan rakyat hari ini dan di kemudian hari. Maka, wajar jika kita betul-betul berharap orang-orang yang duduk di parlemen itu adalah mereka yang memenuhi syarat integritas, profesionalitas, dan kapabilitas. Hal tersebut sebenarnya juga bisa ditinjau dari rekam jejak, rekam karya, jam terbang, dan kemampuan yang dimiliki legislator tersebut. Sebab, semua itu, saya kira, nantinya akan memengaruhi kinerjanya.
Baca Juga: Kasus Korupsi RS Bekokong: Selisih Audit hingga Runtuhnya Fungsi Pengawasan
Di balik itu semua, kita seolah ditampar kenyataan bahwa ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan UU boleh dikatakan minim. Ditambah lagi, sebagian legislator kita seolah cenderung mengakomodasi kepentingan partai politik (parpol) dan golongannya masing-masing. Kepentingan rakyat tidak menjadi prioritas utama atau bahkan semakin terpinggirkan. Padahal, menurut pakar hukum tata negara, Mahfud MD (2010), fungsi legislasi DPR bukan hanya sebatas membuat undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mengandung nilai keadilan, keberpihakan, dan kepastian hukum yang menjamin kepentingan publik. Sebagai penulis, saya sepenuhnya sepakat dengan tokoh nasional asal Madura tersebut. Memang, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembuatan regulasi atau kebijakan.
Mengenai hal itu, pandangan March dan Olsen (1989) terkait logic of consequentialism (bertindak berdasarkan kalkulasi kepentingan) dan logic of appropriateness (bertindak berdasarkan norma yang dianggap tepat) menjadi relevan. Institusi yang sehat menjalankan logic of appropriateness, sedangkan institusi yang terdegradasi menggantinya dengan logika kalkulasi kekuasaan jangka pendek. Oleh sebab itu, DPR yang beroperasi di luar norma konstitusionalnya berarti kehilangan identitas institusional sebagai organ representasi dan pengawasan.
Baca Juga: Paser Menggila, Samarinda Siapkan "Trisula Maut" demi Hat-Trick Juara di Bumi Daya Taka
Persoalan lainnya adalah DPR hari ini cenderung lemah dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Bahkan, DPR seolah membisu dan sama sekali tidak menanggapi beragam program, kebijakan, dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berpotensi merugikan publik. Hal tersebut menjadikan kekuasaan terkonsentrasi pada eksekutif sebab mekanisme checks and balances tidak berjalan dengan optimal. Ketidakseimbangan tersebut membuka ruang dan peluang terjadinya kesewenang-wenangan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal itu bermula dari tidak adanya suara kritis DPR terhadap tata kelola pemerintahan. Bisa kita nyatakan bahwa DPR sebagai institusi legislatif kehilangan peran korektifnya karena terkooptasi dalam struktur kekuasaan eksekutif. Padahal, seperti yang termaktub dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat terkait berbagai macam kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Sayangnya, hemat saya, ketiga hak tersebut belum digunakan dengan baik oleh legislator kita.
Lebih jauh lagi, wajah DPR hari ini juga bisa disebabkan oleh konfigurasi politik Indonesia pascareformasi yang ditandai oleh fragmentasi partai yang tinggi dan lemahnya oposisi di parlemen. Dalam kondisi demikian, presiden yang membutuhkan dukungan politik legislatif memilih membangun koalisi gemuk. Akibatnya, DPR yang seharusnya menjadi pengimbang justru ikut masuk dalam orbit kekuasaan yang sama. Akibatnya, fungsi pengawasan dan koreksi terhadap proses pembentukan undang-undang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ditambah lagi masalah fungsi penganggaran yang acap kali didominasi kepentingan politik. Alokasi anggaran yang disetujui DPR kadang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, alokasi tersebut cenderung dipengaruhi oleh kepentingan parpol, fraksi, dan golongan tertentu. Hal itu tentu saja membuka celah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dampaknya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membiayai beragam program prorakyat, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan, justru dijadikan “ladang basah” oleh oknum atau golongan tertentu. Rakyat, sekali lagi, tidak menerima manfaatnya.
Dengan begitu, menjadi wajar jika kita semua kembali mempertanyakan integritas dan kinerja para anggota DPR. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, per hari ini, rasanya belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dari aspek legislasi, kita mempertanyakan kualitas, relevansi, dan efektivitas regulasi yang dihasilkan. Dari aspek anggaran, kita mempertanyakan ketepatan pembahasan dan penetapan skala prioritas. Dari aspek pengawasan, kita mempertanyakan daya kritis terhadap kebijakan penguasa. Dari aspek representasi, kita mempertanyakan sebenarnya sejauh mana kemampuan DPR menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. Sebab, sepengamatan saya, sebagian legislator kita seakan tuli untuk sekadar mendengarkan keluh kesah, kritik, dan saran masyarakat. Seolah bisu ketika suaranya dibutuhkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Pada akhirnya, perihal tugas, peran, dan kinerja DPR yang kita pertanyakan itu sebenarnya merupakan bentuk perhatian kita agar salah satu pilar demokrasi tersebut tidak runtuh. Sebab, jika fungsi DPR melemah, kekuasaan cenderung menjadi absolut dan otoriter. Dampaknya, jalannya demokrasi menjadi pincang dan rakyat menjadi korbannya. Padahal, dalam alam demokrasi, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan kita selaku rakyat. DPR itu adalah wakil kita. Bukan atasan atau majikan. Oleh karena itu, menjadi lumrah jika dalam catatan ini saya kembali meragukan dan mempertanyakan integritas dan kinerja anggota dewan yang terhormat itu. Maka, menjadi wajar jika sebagian dari kita begitu antusias menandatangani petisi daring terkait ijazah anggota DPR. Itu semua, lagi-lagi, karena kekecewaan yang barangkali sudah mendarah daging. Sebab, fakta yang sukar dibantah adalah bahwa kerap terjadi ketidakselarasan antara perkataan dan tindakan para legislator itu. Jadi, masalah integritas dan kinerja DPR besar kemungkinan bakal senantiasa kita pertanyakan. Sampai kapan? Entahlah. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




