Oleh:
Prima Trisna Aji
Dosen prodi Spesialis Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Semarang
SETIAP 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Tetapi di Indonesia, peringatan ini selalu terasa sebagai refleksi yang getir. Sebab korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi atau penyimpangan anggaran; ia berkembang menjadi bencana kemanusiaan yang merampas hak rakyat untuk hidup aman dan sehat. Korupsi telah menjadi epidemi moral yang merusak fondasi pembangunan dan memperberat penderitaan ketika bencana melanda.
Tahun 2025, Aceh dan sebagian wilayah Sumatra kembali diguncang banjir dan tanah longsor. Bencana ini bukan hanya menghancurkan rumah, jembatan, dan fasilitas umum. Ia menguak sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyakitkan bahwa di tengah derita warga, praktik korupsi justru tetap tumbuh, bersembunyi, dan bekerja dalam senyap.
Kisah Nyata Aceh
Di Gampong Lamteungoh, Aceh Besar, seorang ibu bernama Fatimah, 47 tahun, berdiri memandang sisa rumahnya yang rata dengan tanah. Saat relawan bertanya apa yang terjadi, ia menjawab dengan kalimat yang menampar nurani siapa pun yang mendengarnya:
“Bu, rumah saya ini bukan roboh karena air. Tapi dirobohkan korupsi. Tanggul itu baru dibangun tiga bulan lalu, tapi rapuh seperti kardus basah.”
Ternyata, tanggul yang diharapkan menjadi benteng justru menjadi sumber petaka. Ketebalannya tidak sesuai spesifikasi, campuran semen berkualitas rendah, dan proses pengerjaannya penuh kejanggalan. Ketika air meluap, tanggul itu jebol hanya dalam hitungan detik dan menghancurkan puluhan rumah di bawahnya. Apa yang terjadi pada Fatimah bukanlah takdir semata; itu adalah akibat dari keputusan-keputusan koruptif yang diambil jauh sebelum air bah datang.
Bantuan Tertahan di Sumatra
Di Pesisir Selatan Sumatra Barat, kisah lain muncul dari relawan medis yang mendapati tumpukan logistik bantuan mengendap di gudang selama berhari-hari. Ketika masyarakat di pengungsian berjuang menghadapi demam, diare, dan kekurangan obat, bantuan itu justru tertunda karena permainan aktor lokal yang mengutamakan kelompok tertentu sebelum publik luas.
Seorang tenaga kesehatan bercerita dengan kelelahan yang sulit disembunyikan. “Kami menangani lebih dari seratus pasien demam dalam dua hari, tapi obat turun hanya seperempat dari yang dibutuhkan. Tidak ada penjelasan yang jujur. Yang pasti, bantuan itu tidak segera sampai ke tangan warga.” Dalam situasi seperti itu, korupsi menjelma menjadi kekuatan yang memperpanjang penderitaan manusia. Ia hadir dalam bentuk kecil penundaan distribusi, mark-up logistik, prioritas politik tetapi dampaknya sangat besar bagi keselamatan warga.
Bencana yang Lebih Berbahaya dari Alam
Indonesia berada pada skor 34/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 versi Transparency International, salah satu capaian terburuk dalam lima tahun terakhir. Angka ini mencerminkan betapa lemahnya integritas dalam tata kelola publik kita.
Dampak korupsi terhadap bencana sangatlah nyata. Proyek mitigasi sering dikerjakan asal-asalan, sehingga tanggul jebol dan drainase gagal berfungsi saat dibutuhkan. Bantuan kerap tidak tepat sasaran karena distribusi dipengaruhi kepentingan tertentu. Pengawasan lemah membuat laporan pembangunan tidak pernah benar-benar diverifikasi. Bahkan dana rehabilitasi pascabencana, yang seharusnya memulihkan kehidupan warga, tak jarang menjadi ajang bancakan karena skalanya besar dan prosesnya cepat.
Bencana alam memang tidak bisa kita hentikan. Namun kerusakan yang ditimbulkannya bisa diminimalkan jika proyek-proyek pembangunan dikerjakan dengan jujur dan profesional. Yang memperparah luka-luka itu adalah korupsi, bukan alam semata.
Ancaman Serius bagi Kesehatan Publik
Sebagai masyarakat, kita sering membicarakan korupsi dalam konteks politik atau ekonomi, tetapi jarang melihat betapa besar dampaknya terhadap kesehatan publik. Saat obat terlambat turun, penyakit kecil bisa berubah menjadi wabah. Ketika posko kesehatan kekurangan alat dan logistik, pasien yang seharusnya dapat ditangani menjadi tidak tertolong. Infrastruktur yang rusak akibat korupsi membuat proses evakuasi terhambat, sehingga korban selamat justru meninggal karena tidak mendapat perawatan tepat waktu.
Dalam bencana Aceh dan Sumatra, kita melihat bagaimana korupsi memperburuk situasi. Fasilitas kesehatan tidak siap, jalur evakuasi rusak, air bersih sulit didapat, dan bantuan tertahan. Ini bukan semata-mata kegagalan teknis; ini adalah tamparan keras bahwa korupsi adalah ancaman kesehatan publik yang sesungguhnya.
Solusi
Bangsa ini sebenarnya memiliki peluang untuk pulih jika kita berani mengakui bahwa akar permasalahannya adalah korupsi yang telah dianggap “biasa” oleh sebagian masyarakat. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan bersama.
Pertama, transparansi anggaran kebencanaan dan kesehatan harus benar-benar dibuka seluas-luasnya kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui ke mana setiap rupiah dialokasikan dan bagaimana proses pengadaannya berlangsung. Tanpa keterbukaan, korupsi akan selalu menemukan ruang untuk bersembunyi.
Kedua, audit independen terhadap proyek-proyek mitigasi bencana harus dilakukan secara rutin dan melibatkan masyarakat sipil serta universitas. Audit tidak boleh menjadi sekadar ritual administratif, tetapi mekanisme pengawasan yang benar-benar memastikan kualitas pembangunan.
Ketiga, pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak usia dini. Integritas tidak lahir dari ketakutan pada hukuman, tetapi dari budaya yang menghargai kejujuran dan tanggung jawab.
Keempat, hukuman terhadap korupsi di sektor bencana dan kesehatan harus dibuat jauh lebih berat, karena dampaknya langsung berhubungan dengan nyawa manusia. Korupsi dalam dua sektor ini seharusnya dipandang sebagai kejahatan luar biasa.
Terakhir, kolaborasi media, akademisi, dan masyarakat harus diperkuat. Media berperan mengungkap, akademisi mengkaji, dan masyarakat mengawasi. Tanpa sinergi ini, pemberantasan korupsi akan berjalan pincang.
Melawan Kepunahan Moral
Hari Antikorupsi Sedunia bukan sekadar peringatan internasional; ia adalah cermin besar yang menyorot wajah bangsa kita. Bencana Aceh dan Sumatra telah menunjukkan dengan jelas bahwa korupsi benar-benar membunuh kadang perlahan, kadang seketika, tetapi selalu meninggalkan luka mendalam.
Sejarah tidak akan bertanya berapa banyak bencana yang menimpa negeri ini. Sejarah akan bertanya apakah kita sudah mencoba menghentikan bencana korupsi yang memperparah semuanya. Sebab perjuangan melawan korupsi pada akhirnya adalah perjuangan melawan kemunduran moral dan kehancuran kemanusiaan. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan