Oleh: Andi Muhammad Abdi
Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UINSI Samarinda
Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud tentang mobil dinas yang disebut tidak boleh ala kadarnya demi menjaga marwah daerah segera memantik perbincangan tajam di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan media terkait polemik pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Dalam kesempatan itu, gubernur menegaskan Kalimantan Timur kini berada di panggung nasional bahkan global, seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara. Tamu yang datang bukan sekadar pejabat daerah, melainkan tamu negara. Karena itu, kepala daerah dinilai perlu menggunakan fasilitas yang pantas.
Sepintas, pernyataan tersebut mengandung semangat menjaga citra dan martabat daerah. Terlihat dorongan untuk memastikan Kaltim tetap berdiri dengan wibawa. Tersirat keinginan agar Kaltim tampil terhormat di hadapan siapa pun yang berkunjung. Dalam konteks ini, wajar jika muncul hasrat untuk menampilkan citra yang kuat dan berkelas.
Namun mayoritas publik tidak berhenti pada semangat tersebut. Publik melihat situasi secara lebih dalam. Situasi yang dimaksud adalah terkait kebijakan penghematan. Pemprov Kaltim sebelumnya menyerukan efisiensi anggaran, belanja yang tepat sasaran, serta prioritas pembangunan. Dalam kerangka itu, setiap pengeluaran akan diperbandingkan dengan kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Gelontoran dana Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas bukan angka kecil. Nominal tersebut dibandingkan dengan realisasi program pendidikan Gratispol yang belum tuntas, ruang kelas yang masih kurang, jalan yang belum sepenuhnya mulus, layanan kesehatan di pelosok yang terbatas, serta beragam harapan masyarakat lainnya. Perbandingan tersebut terjadi secara otomatis di benak publik.
Di titik inilah kegelisahan bertumbuh. Bukan semata karena soal harga kendaraan yang melangit, melainkan soal kepercayaan dan keberpihakan. Rasa untuk melihat kesesuaian antara pesan penghematan dan pilihan pengeluaran.
Ketika publik mendengar kata “marwah”, maka yang terbayang bukan kemegahan. Yang terlintas justru kehormatan yang lahir dari keberpihakan pada rakyat.
Dalam pandangan Erving Goffman, setiap individu atau lembaga yang tampil di ruang publik berupaya menjaga apa yang disebut face, yakni wajah sosial atau kehormatan di mata orang lain.
Kehormatan tersebut tidak ditentukan sendiri, melainkan bergantung pada penilaian orang lain. Ketika tindakan selaras dengan harapan publik, kehormatan menguat. Ketika muncul jarak antara ucapan dan kenyataan, legitimasi dipertanyakan.
Dengan pengertian sederhana, marwah bukan sekadar sesuatu yang ingin ditampilkan, melainkan sesuatu yang diakui dan diterima masyarakat. Marwah bukan klaim sepihak, melainkan hasil interaksi antara pemimpin dan warga yang dipimpinnya.
Marwah memang penting. Tidak satu pun daerah ingin dipandang remeh. Terlebih Kalimantan Timur kini menjadi sorotan sebagai wilayah penyangga ibu kota negara. Dapat dipahami jika kepala daerah ingin memastikan wilayah yang dipimpin terlihat menyala dan berkelas. Namun marwah tidak tumbuh dari kemewahan semata. Marwah berakar pada kepercayaan. Dan kepercayaan lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Kendaraan dinas memang merupakan fasilitas jabatan dengan standar tertentu, termasuk aspek keamanan dan protokol. Tidak ada yang menafikan kebutuhan tersebut. Akan tetapi, di mata publik, kendaraan tersebut juga dibaca sebagai pesan tentang gaya kepemimpinan. Apakah kepemimpinan memilih kesederhanaan di tengah ajakan berhemat, ataukah memilih kemegahan sebagai simbol kebesaran daerah?
Mengacu pada gagasan Goffman, setiap keputusan pemimpin menjadi bagian dari panggung sosial yang diamati dan dimaknai masyarakat. Masyarakat berperan sebagai penonton sekaligus penilai. Ketika pesan yang disampaikan adalah menjaga marwah, masyarakat pun menimbang kesesuaiannya dengan kondisi yang dirasakan sehari-hari. Jika selaras, marwah menguat. Jika tidak, kritik melumat.
Gelombang kritik yang muncul sebagai respons atas pernyataan gubernur menunjukkan ada persoalan komunikasi yang belum tuntas. Publik ingin diyakinkan bahwa setiap rupiah ditempatkan pada prioritas yang paling menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan yang terpenting, publik ingin melihat contoh penghematan dimulai dari atas.
Marwah Kalimantan Timur sejatinya tidak lahir dari kendaraan yang mengilap atau fasilitas mahal. Marwah terbangun seiring kualitas hidup warga yang meningkat. Anak-anak yang belajar dengan nyaman. Desa-desa dengan akses jalan baik. Pelayanan publik yang bersih dan cepat. Semua itu adalah wajah daerah yang sesungguhnya.
Tamu negara akan datang dan pergi. Sorotan global dapat berganti. Namun yang menetap adalah masyarakat Kalimantan Timur sendiri. Merekalah yang setiap hari bergelut dan merasakan dampak kebijakan pemerintahnya.
Ketika rakyat merasa diprioritaskan, marwah tumbuh secara alami tanpa perlu ditegaskan berulang kali. Pertanyaan “Marwah Kaltim untuk siapa?” merupakan sebuah refleksi. Suatu renungan atas harapan agar meletakkan kehormatan daerah berdasarkan kesejahteraan bersama, bukan dari tampilan luar semata.
Dalam interaksi yang lebih luas, publik menilai bukan hanya keputusan, melainkan juga kepekaan. Bukan sekadar angka yang dihitung, melainkan rasa yang ditimbang. Pemerintahan hari ini diuji bukan hanya oleh kemampuan mengelola anggaran, tetapi juga oleh kemampuan memahami harapan rakyat.
Pada ujungnya, marwah tidak melekat pada harga. Tidak bertumpu pada kemewahan. Marwah tumbuh dari keputusan yang berpihak, dari kesederhanaan yang tulus dan dari keberanian menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Jika tidak demikian, maka kita perlu bertanya sekali lagi: marwah Kaltim sebenarnya untuk siapa? (*)
Editor : Duito Susanto