Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WFH ASN Paser Tiap Jumat, Bupati Fahmi Tegaskan Bukan Libur

M
Penulis: Muhammad Najib❯
ASN Pemkab Paser resmi menjalankan WFH tiap Jumat. Bupati Fahmi tegaskan ini bukan libur, pengawasan ketat tetap diterapkan. (M NAJIB/KALTIM POST)
ASN Pemkab Paser resmi menjalankan WFH tiap Jumat. Bupati Fahmi tegaskan ini bukan libur, pengawasan ketat tetap diterapkan. (M NAJIB/KALTIM POST)

Advertisement

 
KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT
– Pemerintah Kabupaten Paser resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Paser Nomor 100.3.4.2/537/Org/IV/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN yang diterbitkan pada 3 April 2026.

Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, mengingatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah bahwa WFH merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat untuk efisiensi energi dan fleksibilitas kerja. Ia menegaskan, WFH tidak sama dengan hari libur.

"Perlu dipahami bersama bahwa itu bukan libur. Pegawai tetap bekerja melaksanakan tanggung jawabnya. Saya minta seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mengawasi unit kerjanya masing-masing," tegas Bupati Fahmi, Senin (6/4/2026).

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser, Liswandi, menjelaskan bahwa WFH dibatasi maksimal 50 persen dari jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi unit kerja yang langsung melayani publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), fasilitas kesehatan dan rumah sakit, Dinas Perizinan, pejabat eselon III, serta Camat dan Lurah.

Advertisement

ASN yang bekerja dari rumah wajib memiliki sarana penunjang memadai, termasuk laptop, ponsel, dan koneksi internet aktif. "Saat bekerja di rumah, ASN harus menghidupkan fasilitas yang ada. Kalau tidak ada, ya harus bekerja di kantor," jelas Liswandi.

Terkait kedisiplinan, BKPSDM akan melakukan pengawasan bersama kepala OPD. Pegawai yang lalai menjalankan tugas saat WFH akan mendapat sanksi yang memengaruhi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bulanan, dari aspek hasil kerja maupun perilaku.

Selain fleksibilitas, setiap OPD diwajibkan menghitung efisiensi anggaran, terutama dari penggunaan BBM dan energi. Hasil penghematan akan dialihkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat Paser. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tim Basket Korpri Paser Raih Medali Perak di Porprov Kaltim

Tim Basket Korpri Paser Raih Medali Perak di Porprov Kaltim

Tim basket Korpri Paser raih medali perak di Porprov IV Kaltim 2026. Capaian sejarah bagi tim ASN Paser dalam kompetisi tingkat provinsi.

Damkarmat Paser Kini Tak Lagi Hanya Padamkan Api

Damkarmat Paser Kini Tak Lagi Hanya Padamkan Api

Pemkab Paser resmi mengubah nomenklatur jadi Dinas Damkarmat. Kini tugas penyelamatan non-kebakaran jadi prioritas utama petugas di lapangan

Pemkab Paser Temui PLN Tanah Grogot Bahas Solusi Pemadaman Listrik

Pemkab Paser Temui PLN Tanah Grogot Bahas Solusi Pemadaman Listrik

Pemkab Paser bertemu PLN bahas solusi pemadaman listrik bergilir akibat kendala teknis sistem regional Kaltim. Warga diminta bersabar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer