Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wabup Paser Pantau Hari Pertama Transformasi Budaya Kerja WFH-WFO

MA

 


Advertisement

PANTAUAN: Pelaksanaan hari pertama WFH dan WFO di Pemkab Paser dipantau langsung oleh Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Jum
PANTAUAN: Pelaksanaan hari pertama WFH dan WFO di Pemkab Paser dipantau langsung oleh Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Jum'at (10/4/2026).

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memonitor efektivitas penerapan sistem kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) di sejumlah perangkat daerah, Jumat (10/4/2026).

Langkah ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Paser Nomor: 100.3.4.2/537/Org/IV/2026 tentang Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Advertisement

Dalam monitoring tersebut, wabup didampingi Asisten Administrasi Umum Parmadi Bayuaji dan Plt Kepala BKPSDM Liswandi. Peninjauan diawali di sekretariat daerah hingga ke perkantoran Km 5.

Usai melakukan tinjauan, Ikhwan Antasari mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan baru ini masih bervariasi di lapangan.

Advertisement

"Dari hasil berkeliling, ada beberapa perangkat daerah yang sudah melaksanakan dengan baik, namun ada juga yang belum maksimal mensosialisasikan aturan ini kepada pegawainya," kata Ikhwan.

Ikhwan menjelaskan bahwa kebijakan WFH bukan sekadar tren, melainkan upaya efisiensi anggaran daerah sesuai arahan Kemendagri. Dampak positif yang disasar meliputi penghematan energi operasional kantor, dan efisiensi biaya penggunaan kendaraan dinas maupun pribadi.

Meski diberikan fleksibilitas, Ikhwan menekankan bahwa ASN yang sedang jadwal WFH harus tetap siaga dan bekerja secara profesional. Berdasarkan poin 2F dalam Surat Edaran Bupati, ASN yang tidak dapat dihubungi saat jam kerja akan menerima sanksi tegas.

"Jangan sampai statusnya WFH, tapi saat dicek ternyata sedang memancing. Jika tidak bisa dihubungi atau tidak menyelesaikan tugas, itu akan langsung memengaruhi penilaian kinerja bulanan pada SKP, baik dari sisi hasil kerja maupun perilaku," tegas Ikhwan.

Sistem WFH ini tidak berlaku bagi jabatan Pimpinan Pratama dan Administrator (Eselon III), camat dan lurah, serta seluruh unit pelayanan publik di semua bidang.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Diskominfostaper Paser Apresiasi Pelatihan Jurnalistik PWI dan PT PAMA untuk ASN

Diskominfostaper Paser Apresiasi Pelatihan Jurnalistik PWI dan PT PAMA untuk ASN

Diskominfostaper Paser apresiasi pelatihan jurnalistik PWI dan PT PAMA untuk ASN guna tingkatkan keterbukaan informasi publik.

Tingkatkan Kualitas Informasi Publik, PWI Paser Beri Keterampilan Menulis ke Sejumlah Humas

Tingkatkan Kualitas Informasi Publik, PWI Paser Beri Keterampilan Menulis ke Sejumlah Humas

PWI Paser bersama PAMA latih puluhan humas OPD Pemkab Paser teknik menulis berita dan konten video guna tingkatkan transparansi informasi.

Dampak Kabut Asap Karhutla, 1.236 Siswa SMP 1 Balikpapan Mulai PJJ   

Dampak Kabut Asap Karhutla, 1.236 Siswa SMP 1 Balikpapan Mulai PJJ  

Sebanyak 1.236 siswa SMP 1 Balikpapan mulai menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak Rabu (14/10/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer