Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Paser Kebut Raperda Kemiskinan, Fokus Data dan Bantuan Tepat Sasaran

MA
Pansus I DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat pembahasan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpadu bersama sejumlah OPD di Tanah Grogot, Selasa (5/5/2026).
Pansus I DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat pembahasan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpadu bersama sejumlah OPD di Tanah Grogot, Selasa (5/5/2026).

Advertisement

 
KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Paser mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan di Bumi Daya Taka.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) intensif bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (5/5/2026).

Pembahasan itu tidak hanya sebatas agenda administratif, tetapi diarahkan untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki kekuatan hukum sekaligus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Paser M. Andi Rizal Asegaf mengatakan pembahasan kini memasuki tahap penajaman pasal demi pasal.

Ia didampingi Sekretaris Pansus Regina Febiola dan anggota Umar dalam rapat tersebut.

Advertisement

Menurut Andi Rizal, salah satu fokus utama ialah integrasi data kemiskinan yang selama ini kerap menjadi kendala teknis di daerah.

“Kami ingin memastikan tidak ada redaksi yang bertentangan dengan regulasi lebih tinggi. Salah satu poin krusial adalah pengelolaan data yang harus tersinkronisasi langsung dengan Data Terpadu Sosial Nasional,” ujarnya.

Melalui sistem yang terintegrasi, proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data oleh operator desa hingga OPD dapat terpantau secara nasional.

Langkah itu dinilai penting untuk menghilangkan ego sektoral serta mencegah penggunaan data daerah yang berbeda-beda, sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Dalam forum tersebut, Pansus I bersama peserta rapat juga sepakat menyederhanakan sejumlah pasal yang dinilai terlalu teknis agar perda tidak cepat usang ketika terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Kebut Lima Raperda, Target Selesai Sebelum Akhir Tahun   

DPRD Kukar Kebut Lima Raperda, Target Selesai Sebelum Akhir Tahun  

DPRD Kukar tengah memacu penyelesaian lima rancangan raperda dengan target sebelum akhir tahun.

Fraksi ADB Soroti Penyertaan Modal Bankaltimtara, DPRD Bontang Diminta Bentuk Pansus   

Fraksi ADB Soroti Penyertaan Modal Bankaltimtara, DPRD Bontang Diminta Bentuk Pansus  

Penyertaan modal Pemerintah Kota Bontang pada Bankaltimtara menjadi sorotan Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang.

Pansus II DPRD Paser Himpun Masukan untuk Formulasi Raperda Fasilitasi Pesantren

Pansus II DPRD Paser Himpun Masukan untuk Formulasi Raperda Fasilitasi Pesantren

DPRD Kabupaten Paser sedang membahas secara langsung melalui rapat dengar pendapat terkait raperda fasilitasi pesantren.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer