DPRD Paser Kebut Raperda Kemiskinan, Fokus Data dan Bantuan Tepat Sasaran

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Paser mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan di Bumi Daya Taka.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) intensif bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (5/5/2026).
Pembahasan itu tidak hanya sebatas agenda administratif, tetapi diarahkan untuk memastikan regulasi yang disusun memiliki kekuatan hukum sekaligus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Baca Juga: Ekonomi Kaltim Minus 3,69 Persen, Tambang dan Industri Jadi Beban Terbesar
Wakil Ketua Pansus I DPRD Paser M. Andi Rizal Asegaf mengatakan pembahasan kini memasuki tahap penajaman pasal demi pasal.
Ia didampingi Sekretaris Pansus Regina Febiola dan anggota Umar dalam rapat tersebut.
Menurut Andi Rizal, salah satu fokus utama ialah integrasi data kemiskinan yang selama ini kerap menjadi kendala teknis di daerah.
“Kami ingin memastikan tidak ada redaksi yang bertentangan dengan regulasi lebih tinggi. Salah satu poin krusial adalah pengelolaan data yang harus tersinkronisasi langsung dengan Data Terpadu Sosial Nasional,” ujarnya.
Melalui sistem yang terintegrasi, proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data oleh operator desa hingga OPD dapat terpantau secara nasional.
Langkah itu dinilai penting untuk menghilangkan ego sektoral serta mencegah penggunaan data daerah yang berbeda-beda, sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Pansus I bersama peserta rapat juga sepakat menyederhanakan sejumlah pasal yang dinilai terlalu teknis agar perda tidak cepat usang ketika terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




