Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Paser Bahas Raperda Minol, MUI Menolak

M
Penulis: Muhammad Najib❯
Pansus II DPRD Paser membahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Senin (28/9/2026). (M NAJIB/KALTIM POST)
Pansus II DPRD Paser membahas Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Senin (28/9/2026). (M NAJIB/KALTIM POST)

Advertisement

 
KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT — Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Senin (28/9/2026) sore.

Rapat tersebut digelar untuk menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait kelanjutan usulan aturan tersebut.

Anggota Pansus II DPRD Paser, Burhanuddin, menegaskan Raperda inisiatif DPRD tersebut bukan untuk melegalkan peredaran minuman beralkohol (minol), melainkan mengendalikan dan membatasi peredarannya di wilayah Paser.

“Kami tidak bermaksud melegalkan, tetapi bagaimana mengendalikan peredarannya. Tujuannya agar bisa memastikan tempat distribusinya dan mengontrol pembelinya,” kata Burhanuddin.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Paser, Zulfikar Yusliskatin. Ia menuturkan, Raperda tersebut diusulkan berdasarkan realita maraknya pasar gelap dan peredaran miras yang tidak terkontrol di lapangan sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat.

Advertisement

“Spiritnya adalah upaya preventif agar dampak buruknya berkurang. Ada atau tidak ada izin, barang ini tetap beredar di lapangan. DPRD hadir untuk mengatur lokasi dan mekanismenya,” jelas Zulfikar.

Anggota DPRD Paser, Hamransyah, menambahkan seluruh masukan yang disampaikan, termasuk yang bersifat keras, akan dicatat dan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan Raperda.

Di sisi lain, penolakan datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Paser. Ketua MUI Paser, Slamet Arif, secara tegas menyatakan menolak Raperda tersebut sesuai dengan Fatwa MUI Pusat.

“MUI jelas menolak. Bukan hanya yang meminum, tetapi yang mengantar, menjual, dan siapa pun yang terlibat itu berdosa,” tegas Slamet Arif.

Sementara itu, Ketua PCNU Paser, Sholehuddin Roesydi, menilai meski memiliki pandangan yang sama dengan MUI terkait hukum agama, tetap diperlukan langkah konkret dan preventif untuk menekan mudarat dari peredaran minol.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten

Komisi I DPRD Kabupaten Paser mendesak Pemkab Paser untuk segera melakukan penataan ulang penempatan ASN.

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser Gelar Rapat Gabungan, Bahas Penambangan Emas Ilegal yang Cemari Sumber Air di Tiga Desa

DPRD Paser gelar rapat gabungan bahas pencemaran air akibat tambang emas ilegal di Muara Komam dan Batu Sopang. Warga ultimatum 2 minggu.

DPRD dan Pemkab Paser Sahkan APBD Perubahan 2026 Sebesar Rp3,75 Triliun

DPRD dan Pemkab Paser Sahkan APBD Perubahan 2026 Sebesar Rp3,75 Triliun

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Paser menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer