Pemkab Paser Targetkan Perlindungan Lahan Pertanian Lewat Pemetaan LP2B

KALTIMPOST.ID, TANAH GROGOT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menggelar pemaparan Laporan Antara Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Paser, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:   PSmear Gratis bagi Peserta JKN Dimulai, Kutim Dorong Deteksi Dini Kanker Serviks  

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, Dr. Erwan Wahyudi, menyatakan optimismenya bahwa pemetaan ini dapat mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan serta mencegah ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif.

"Dengan data spasial yang akurat dan terverifikasi, kita dapat memastikan bahwa lahan pertanian pangan di Paser tidak hanya terlindungi, tetapi juga dikelola secara optimal untuk kesejahteraan petani," kata Erwan.

Baca Juga: Kabut Asap Selimuti Balikpapan, Seluruh Sekolah Terapkan PJJ

Langkah ini dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menargetkan luasan LP2B minimal 5.780 hektare.

Dalam kegiatan pemetaan ini, Pemkab Paser menggaet tim tenaga ahli dari Yogyakarta yang mencakup bidang agribisnis, sosiologi, hingga Sistem Informasi Geografis (SIG).

Berdasarkan analisis spasial awal menggunakan teknologi drone dan penginderaan jauh, ahli GIS dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Afif Ari Wibowo, memaparkan bahwa tim berhasil mengidentifikasi area potensial seluas 12.649 hektare. Area tersebut tersebar di lima kecamatan prioritas, yakni Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, dan Pasir Belengkong.

"Data sementara ini nantinya akan disempurnakan melalui verifikasi lapangan dan validasi partisipatif," katanya.

Baca Juga: Gandeng Komunitas Sepanjang Oktober, RSP Panorama Dorong Kesadaran Pola Hidup Sehat  

Sementara itu, Team Leader Ahli Bidang Agribisnis Pertanian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Aris Slamet Widodo, menekankan bahwa pemetaan ini harus diiringi dengan insentif bagi petani, seperti keringanan pajak dan bantuan infrastruktur.

Dari sudut pandang sosiologi, Puji Qomariyah dari Universitas Widya Mataram Jogja menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif bersama masyarakat agar petani ditempatkan sebagai subjek kebijakan.