
TANAH GROGOT – Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Permukiman (DPPKP) Kabupaten Paser menegaskan empat jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dipungut biaya. Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor DPPKP Paser, Kamis (19/11).
Forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappedalitbang, akademisi, pengembang perumahan, serta perangkat desa dan kelurahan.
Kepala DPPKP Paser M. Aji Tommy mengatakan, penyusunan standar pelayanan merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ada empat jenis layanan utama yang menjadi perhatian DPPKP. Yakni, permohonan usulan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah, fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik, dan pengaduan pertanahan, serta fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Baca Juga: Atasi Ketimpangan Pegawai, Komisi I DPRD Paser Minta Pemkab Terapkan Sistem Merit secara Konsisten
Tommy mengatakan, forum konsultasi publik menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. DPPKP juga berkomitmen menjaga kerahasiaan data pemohon.
Dia sekaligus meluruskan anggapan mengenai adanya biaya dalam pengurusan layanan di instansinya. Menurut dia, seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis.
“Seluruh layanan tersebut gratis, bebas dari biaya administrasi maupun pungutan liar,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, DPPKP membuka kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan masukan terhadap draf standar pelayanan yang telah disusun. Masukan itu diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum standar diterapkan.
Tommy menyebut standar pelayanan yang disusun masih terbuka untuk diperbaiki. Karena itu, pendapat, saran, hingga kritik dari para pemangku kepentingan diperlukan agar pelayanan publik DPPKP semakin baik.
“Standar yang kami bentuk ini bukan berarti sudah sempurna dan tidak butuh perbaikan. Justru melalui kegiatan ini kami sangat mengharapkan adanya revisi, pendapat, saran, maupun kritik dari seluruh peserta,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

