Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ponpes Modern Darul Mubarok Hanya Minta Satpol PP Minta Maaf

A
Penulis: Ari Arief❯

MARKAS: Sejumlah personel Satpol PP PPU sedang berkumpul di depan kantor mereka di GOR Penajam.(FOTO: ARI/KP)
MARKAS: Sejumlah personel Satpol PP PPU sedang berkumpul di depan kantor mereka di GOR Penajam.(FOTO: ARI/KP)
KALTIMPOST.ID, Rokhman Wahyudi, kuasa hukum penjual kalender keliling dari Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darul Mubarok, Demak, Jateng, menyatakan kliennya tidak menuntut berlebihan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara (PPU).


Advertisement

Kasus sudah diadukannya ke Dirjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) pada 5 Desember 2023 lalu. “Kami hanya minta Satpol PP PPU minta maaf. Setelah itu selesai,” kata Rokhman Wahyudi kepada Kaltim Post, Senin (9/9).

Dia ditunjuk oleh lima dari delapan orang penjual kalender utusan dari ponpes tersebut, yaitu Sf, MTA, IHM, MH, IR berdasarkan Surat Kuasa No. 328/LO-RW/XII/2023. 

Rokhman Wahyudi mengadukan satuan polisi penegak peraturan daerah (perda) itu ke Dirjen Hak Asasi Manusia, Kemenkum HAM, bahwa pada Rabu, 22 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita Satpol PP membawa delapan orang penjual kalender di Islamic Centre berlokasi di Kelurahan Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU ke Kantor Satpol PP dengan dugaan melanggar ketertiban umum dan penjual kalender fiktif. 

Advertisement

Pada saat pemeriksaan, telepon gengam diduga disita dan tidak diperbolehkan menghubungi keluarga dan pengurus Ponpes Modern Darul Mubarok, dan diduga diperlakukan secara kasar dan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP bernama DH kepada MTA.

Lalu, S diduga dimasukkan dalam sel sekira pukul 23.00 Wita berdasarkan keterangan kasatpol PP bahwa uang hasil penjualan kalender diduga tak disetorkan ke Ponpes Modern Darul Mubarok melainkan dipergunakan untuk judi online dan mabuk-mabukan.

Setelah dikonfirmasi melalui telepon kepada pihak Ponpes Modern Darul Mubarok yakni Feri Mahmudi selaku sekretaris pada pondok tersebut diperoleh pernyataan bahwa delapan orang yang diamankan oleh Satpol PP PPU merupakan utusan dari Ponpes Modern Darul Mubarok untuk mencari dana pembangunan ponpes ini. Hasil dari penjualan kalender sebagian disetorkan ke Ponpes Modern Darul Mubarok dan atas izin pihak Ponpes Modern Darul Mubarok sebagian dipergunakan untuk keperluan operasional penjual kalender.

Advertisement

Kemenkum HAM, Kantor Wilayah Kaltim telah menerima pengaduan dari Rokhman Wahyudi, dan telah menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi ke Satpol PP PPU melalui surat bernomor: W.18.HA.01.02-4687 tertanggal 24 Juni 2024. 

Namun, Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali yang dihubungi media ini pada Minggu (8/9) dan Senin (9/9) tidak bersedia memberi konfirmasi yang ditanyakan media ini atas surat tersebut. Kaltim Post kemarin juga berusaha menghubungi nomor selulernya melalui hubungan telepon, namun tidak diangkat.

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer