Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD PPU Target Pembentukan AKD Awal Oktober

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Raup Muin
Raup Muin

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin menetapkan awal Oktober  sebagai target untuk pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).


Advertisement

Penuntasan pembentukan AKD ini sangat vital untuk memfasilitasi penyelesaian berbagai rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah dibahas oleh anggota DPRD periode sebelumnya.

“Rapat sudah kami gelar sebagai bagian dari persiapan pembentukan AKD,” ujar Raup Muin.

Baca Juga: Target APBD Perubahan Naik 10 Persen, Ketua DPRD PPU Syahrudin Berharap Tepat Sasaran  

Dia menjelaskan bahwa pembentukan AKD akan didasarkan pada rekomendasi dari masing-masing fraksi partai yang menang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di PPU.

“Proses ini akan menentukan posisi kader yang akan mengisi jabatan di DPRD setelah Pileg pada 14 Februari 2024,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa pembentukan AKD akan memengaruhi struktur DPRD PPU yang baru, termasuk pembentukan pimpinan, ketua komisi, serta Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Anggaran (Banggar).
Baca Juga: Fasilitas Menunjang Kualitas Pendidikan, Ketua DPRD PPU Tinjau Asrama Mahasiswa di Jogjakarta
“Selain itu, panitia khusus (pansus) juga akan dibentuk untuk mengawasi, memberikan masukan, dan mendukung penyusunan raperda tertentu,” tambahnya.

Raup Muin menegaskan pentingnya mempercepat pembentukan AKD hingga awal Oktober 2024 agar pekerjaan yang telah direncanakan bisa diselesaikan dengan baik.

“Kami memiliki pekerjaan rumah (PR) yang sudah dibahas sebelumnya. Penting bagi kami untuk menuntaskannya agar hasil kerja kami dapat terwujud secara efektif,” tuturnya. (ami/far)

 

 

Advertisement
Editor : Faroq Zamzami
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer