Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD PPU Sebut Pejabat Daerah Lebih Paham Kondisi PPU

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Abdul Rahman Wahid
Abdul Rahman Wahid

KALTIMPOST.ID, PENAJAM-Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menggaungkan dukungan agar pejabat daerah yang menduduki posisi  penjabat (Pj) Bupati PPU setelah masa kepemimpinan Makmur Marbun berakhir bulan ini. 

"Terkait pengganti Pj Bupati PPU, kita sudah usulkan," ujar Anggota DPRD PPU, Abdul Rahmad Wahid, Senin (9/9/2024). 

Ia menjelaskan, usulan itu berupa rekomendasi hasil rapat paripurna DPRD PPU,  terkait tiga nama yang diusulkan sebagai Pj bupati PPU pada masa transisi kepemimpinan, sampai ada kepala daerah definitif.
Baca Juga: DPRD PPU Target Pembentukan AKD Awal Oktober

Diketahui, tiga nama yang diusulkan adalah Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar, Sekretaris DPRD PPU Suhardi, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Agus Hari Kesuma. 

"Kalau bisa diupayakan pejabat dari daerah kita sendiri," ucapnya. 

Ia beranggapan, ada banyak nama kandidat yang berasal dari daerah, yang punya kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin PPU di masa-masa transisi ini. 

Politikus muda dari Fraksi Partai Gerindra tersebut meyakini, pejabat daerah yang telah diusulkan, khususnya yang saat ini masih mengabdi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU, mampu mengemban amanah tersebut. 


Advertisement

Baca Juga: Koordinasi Pendampingan dengan Kejari, DPRD PPU Dukung Pembangunan Fasilitas Daur Ulang Sampah

"Apa lagi beliau-beliau (nama yang diusulkan) itu, mungkin mulai kabupaten ini berdiri sudah ada di sini dan mengabdi untuk daerahnya," tegasnya. 

Dengan demikian, Abdul Rahman Wahid meyakini, bahwa tiga nama yang direkomendasikan oleh DPRD PPU merupakan orang-orang yang tepat dalam menjalankan roda pemerintahan setelah masa jabatan Pj Bupati PPU Makmur Marbun berakhir, pada 19 September 2024. 

Sehingga ia berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dapat benar-benar mempertimbangkan tiga nama usulan DPRD PPU. 

"Jadi mereka semua, kulturnya sudah paham. Bagaimana pengelolaan tata pemerintahan PPU," imbuhnya. (ami/far)

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer