Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Diminta Dengarkan Aspirasi Pedagang Pasar Waru

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Ishak
Ishak

KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishak, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk mendengarkan aspirasi pedagang di Pasar Waru.


Advertisement

Kata dia, upaya Pemkab PPU untuk menghadirkan pasar yang representatif, yakni Pasar Waru di Desa Sesulu, dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para pedagang.

"Silakan tanya para pedagang. Saya terlibat sejak awal dan memang pedagang tidak ada yang mau menempati pasar yang baru," ujar Ishak, ditemui di Kantor DPRD PPU, Senin (9/9).

Baca Juga: Tiga Nama yang Diusulkan DPRD PPU untuk Posisi Pj Bupati Telah Memenuhi Syarat
Menurutnya, alasan pedagang enggan pindah ke Pasar Waru di Desa Sesulu, karena tempatnya memang berbeda.
Jika dilihat dari posisinya, Pasar Waru yang lama lebih strategis, karena berada di sisi jalan poros yang mudah diakses warga.

Sehingga pedagang merasa lebih nyaman dengan pasar tradisional yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun tersebut, meskipun jadwal operasionalnya terbatas, yakni hanya Kamis dan Minggu.
Baca Juga: DPRD PPU Desak Kemendagri, Pertimbangkan Pejabat Daerah sebagai Pj Bupati 

"Masyarakat lebih dominan ke wilayah Petung," katanya.

Ia menyampaikan, selama  aktif dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), warga sudah menyatakan tidak setuju terhadap pembangunan Pasar Waru di Desa Sesulu.


Ia menjelaskan, penduduk terbanyak Kecamatan Waru bermukim di Desa Bangun Mulia. Ketika melintas di simpang tiga Waru, ada kecenderungan warga akan ke arah kiri, tepat mengarah Pasar Waru yang lama. 

"Kalau saya pikir, pemerintah daerah mau sosialisasi seperti apapun, pedagang tetap tidak mau menempati pasar yang baru," ungkapnya.

Baca Juga: DPRD PPU Target Pembentukan AKD Awal Oktober
Selain itu, Ishak menilai kemungkinan alih fungsi Pasar Induk Waru adalah kewenangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. Namun demikian, dia berharap pihak eksekutif bersikap bijak dalam persoalan ini sehingga dapat menghasilkan solusi yang tepat.

"Ya harus dengarkan suara pedagang. Jangan pemerintah memaksakan," imbuhnya. (ami/far)




Advertisement
Editor : Faroq Zamzami
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer