Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

AKD Terbentuk, DPRD PPU Bakal Panggil Semua OPD

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
JALANKAN FUNGSI: Syahrudin M Noor mendorong Pemkab PPU untuk memaksimalkan serapan anggaran daerah.
JALANKAN FUNGSI: Syahrudin M Noor mendorong Pemkab PPU untuk memaksimalkan serapan anggaran daerah.

KALTIMPOST.ID, PENAJAM-Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk memaksimalkan serapan anggaran daerah.


Advertisement


Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Babulu – Waru itu mengatakan, DPRD akan berupaya memberi dorongan, ketika alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, dalam waktu dekat.   

"Saya kira, tugas dan fungsi kami jelas. Ini masih dalam suasana, DPRD dipimpin ketua sementara, begitu sudah definitif, kami akan memanggil semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujar Syahrudin M Noor, Selasa (10/9).
Baca Juga: Tiga Nama yang Diusulkan DPRD PPU untuk Posisi Pj Bupati Telah Memenuhi Syarat
Syahrudin mengatakan, serapan anggaran menjadi tolok ukur kinerja  eksekutif. Di sisi lain, DPRD menjalankan tugas dan fungsinya, untuk melakukan pengawasan  setelah membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama kepala daerah.

"Ya semua program harus segera dijalankan. Karena kita tidak bisa menunda, karena kita dibatasi hari, bulan dan tahun," ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada alasan mengapa DPRD berupaya mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2024. Yakni agar serapan anggaran bisa dipercepat.

"Kemudian timeline untuk APBD murni, tentu tahapannya harus kita lalui. Saya berharap semua teman-teman SKPD, agar anggaran yang sudah kita berikan, dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi yang ada," ucapnya.

Dirinya mengimbau kepada SKPD yang  masih terganjal regulasi dalam melaksanakan programnya, untuk mendiskusikan hal tersebut kepada para anggota DPRD PPU.

Ada beberapa alasan mengapa realisasi tersebut belum optimal. Pertama, rendahnya realisasi disebabkan oleh adanya kombinasi antara pagu APBD murni dan APBD Perubahan (APBD-P). Pada APBD-P terdapat penambahan belanja sekira Rp 500 miliar.

“Penambahan tersebut menyebabkan penurunan realisasi kita. Awalnya, estimasi APBD berada pada angka Rp 2,6 triliun, yang sudah tergolong tinggi. Namun, dengan adanya penambahan belanja, APBD kini mencapai Rp 3,1 triliun, yang berpengaruh terhadap realisasi secara keseluruhan. Tetapi serapan tersebut diperkirakan dapat terlihat sekitar bulan Oktober – Desember,” ungkap Muhajir. (ami/far)

Advertisement
Editor : Faroq Zamzami
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer