Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua DPRD PPU Raup Muin Bertekad Selesaikan RTRW/RDTR  

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
RAUP MUIN
RAUP MUIN

 


Advertisement

KALTIMPOST.ID, PENAJAM-Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, bertekad menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang tertunda.

Salah satu pekerjaan rumah saat ini adalah penuntasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RDTR).

Ia menilai ada persoalan krusial, sehingga Raperda RTRW/RDTR belum dapat selesai. Yakni terkait dengan kepastian hukum tapal batas antardaerah yang telah berlarut-larut tidak diselesaikan selama bertahun-tahun.

Advertisement

"Kenapa tidak selesaikan selama kurang lebih 20 tahun sejak Kabupaten PPU eksis. Itu ‘kan menjadi persoalan," ujar Raup Muin.

Ia mempertanyakan lebih jauh, apakah hal tersebut menyangkut dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM)  di masa lalu. "Ini kan juga menjadi pertanyaan," katanya.

Dengan demikian, ia berharap agar pembangunan infrastruktur berjalan berkesinambungan dengan peningkatan indeks SDM lokal.

Advertisement

Salah satunya melalui perencanaan yang matang dalam pembahasan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJPID), sebagai dokumen riset dan teknologi daerah selama lima tahun ke depan.

"Kalau kami itu mau pembangunan SDM secara berkala dan berkelanjutan," tegasnya.

Politikus Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut mengkritisi upaya pemerintah daerah selama ini dalam melaksanakan program peningkatan SDM yang belum berjalan secara maksimal dan belum sesuai harapan. 

"Maaf saja, banyak juga kekurangan-kekurangan kalau kita diskusikan lebih panjang, kelihatan SDM di dalam pemerintah ini seperti apa," ucapnya. (ami/far)

 

 

 

 

 

Advertisement
Editor : Faroq Zamzami
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD   

DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD  

DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan nota keuangan.

DPRD PPU Tegaskan Penyusunan APBD 2026 Fokus ke Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Anggaran

DPRD PPU Tegaskan Penyusunan APBD 2026 Fokus ke Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Anggaran

DPRD dan Pemkab PPU sepakati perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Rp 1,9 triliun. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan efisiensi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer