
PENAJAM - Ajang debat pertama para calon pasangan (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan digelar di Dome Anden Oko malam ini (31/10). Tentu menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Benuo Taka, semboyan PPU, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PPU, H Tohar, mengatakan bahwa ajang debat para calon pemimpin PPU tersebut, merupakan bentuk pembelajaran tentang demokrasi yang penting bagi masyarakat, termasuk bagi kalangan ASN.
"ASN tetap konsisten dan komitmen. Kita sebagai ASN sama-sama tahu, akhirnya masih punya haknya, hak pilih. Artinya harus punya referensi politik," ujar Tohar, Kamis (31/10).
Ia menyebut, ASN juga harus mengetahui siapa para paslon yang akan berkompetisi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Kemudian harus bisa menentukan pilihan karena memang memiliki hak pilih. Sehingga wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan mengenai persaingan politik di daerah.
"Tetapi referensi politik itu cukup nanti dieksekusi di bilik suara saja. Supaya nanti tidak buta-buta amat. Jadi referensi calon pilihannya, ya harus tahu," ungkapnya.
Namun demikian, Tohar juga menyebut telah bolak-balik mewanti-wanti kepada para ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan sejenisnya, agar jangan sampai melibatkan diri dalam politik praktis.
"Itu yang tidak dibenarkan. Siap-siap, karena ada regulasinya, sudah jelas ya," katanya.
Ia menerangkan, sebenarnya kalau ASN hadir dalam ruang debat hanya untuk mendapat referensi, maka tidak menjadi masalah.
ASN sebagai kalangan terdidik, maka sudah sepatutnya memiliki referensi pribadi yang menjadi dasar dalam menentukan pilihannya. Sesuai dengan hak pilihnya.
"Yang paling penting itu, yang paling pokok itu, tidak melibatkan diri pada politik praktis," urainya.
Ia menegaskan, ada regulasi yang mengatur agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis, seperti ikut dalam kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan secara terang-tengan kepada satu paslon tertentu.
"Boleh jadi hanya sebatas memantau saja, melihat saja. Dan ini juga pernah disampaikan oleh menteri," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyatakan bahwa ASN boleh menghadiri ajang debat pilkada.
Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
"Saya tidak mengarahkan hadir, tapi kalau hanya hadir ya silakan. Tapi kami (setingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dapat undangannya," pungkasnya. (ami/dwi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





