Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Debat Pilkada PPU Mulai Panas, Paslon Mudyat-Waris dan Hamdam-Basir Saling Serang

S
Penulis: Syahrul Ramadan❯
Para paslon usai mengikuti debat publik pertama Pilkada PPU.
Para paslon usai mengikuti debat publik pertama Pilkada PPU.

 


Advertisement

KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Seusai membahas masalah isu korupsi, sesi debat pertama pemilihan kepala daerah 2024 di Penajam Paser Utara (PPU) mulai memanas.

Hal itu, saat pasangan calon nomor urut 1 Mudyat Noor-Abdul Waris Muin mendapat kesempatan dengan membeberkan pertanyaan kepada pasangan Hamdam-Ahmad Basir.

Mudyat mempertanyakan terkait masalah korupsi, kolusi dan korupsi (KKN)/di lingkungan pemerintahan PPU.

Advertisement

“Bagaimana seorang pemimpin bisa membangun komitmen terhadap PPU sehingga tidak menciptakan lingkungan pemerintahan yang KKN. Artinya ada korupsi kolusi, nepotisme, kita melihat adanya pemanfaatan aset daerah yang dimanfaat secara pribadi,” tanyanya.


Lantas, paslon nomor urut 4 Hamdam menyatakan, bahwa pertanyaan itu merupakan pantun berbalas pantun.

“Bagi kami korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa artinya extraordinary crime,” sebutnya.

Advertisement

Menurut Hamdam, artinya harus ada kerja yang ekstra juga dalam memberantas kasus korupsi. Sementara itu, terkait adanya dugaan pemerintah PPU yang dibangun dengan budaya KKN.

“Lalu dikaitkan dengan pemanfaat aset secara oribadi, saya pikir tentu saja ada pihak lain yang mengurusi masalah itu.

Kata Hamdam, intinya aset itu daripada tinggal mangkrak. Lebih baik diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola.

“Pihak ketiga mengelola juga pastinya melalui proses, dan ada tahapannya. Tentu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku,”

Jika tidak mengikuti aturan berlaku pastinya pemerintah bakal membatalkan kerja sama tersebut. “Saya pikir itu, kalau ternyata itu ada dugaan penyimpangan saya pikir itu ada urusannya dengan aparat hukum.

“Kalau kita menjalankan kewajiban kita bahwa aset daerah ini harus dimanfaatkan dan bernilai ekonomi bagi pemerintah daerah,” kata Hamdam.

Lanjut, minimal kalau belum bisa mendapatkan pendapatan anggaran daerah (PAD). “Maka tidak lagi dirawat oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Di satu sisi, Mudyat merespon, bahwa berdasarkan informasi nyang diterima memang aset daerah itu, tidak mendapatkan PAD untuk PPU.

“Malah kemudian menjadi beban anggaran karena ada beberapa faktor, mungkin seperti pelayanan yang ada yaitu listrik, air yang kemudian dibayar oleh pemerintah sendiri,” tuturnya.

Menurut Mudyat, artinya ini merupakan bagaimana pengawasan yang dilakukan saat melakukan proses kerja sama dalam memanfaatkan aset daerah. “Itu dilakukan pada jaman bapak,” ungkapnya.(*)

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pencurian Kabel Tembaga di PT KPB Terungkap, Polisi Amankan Dua Orang

Pencurian Kabel Tembaga di PT KPB Terungkap, Polisi Amankan Dua Orang

Polisi menyita dua sepeda motor, empat gulungan kabel tembaga, dan sejumlah peralatan dalam pengungkapan dugaan pencurian di PT KPB.

BMKG Ingatkan Warga PPU Waspada, Cuaca Esktrem  Mengintai pada Jumat

BMKG Ingatkan Warga PPU Waspada, Cuaca Esktrem Mengintai pada Jumat

BMKG ingatkan warga PPU untuk tingkatkan kewaspadaan cuaca ekstrem pada Jumat.

Mutakhirkan Data Lahan dan Sumber Air, Pemkab PPU Dorong Petani Rawat Mandiri Jaringan Irigasi

Mutakhirkan Data Lahan dan Sumber Air, Pemkab PPU Dorong Petani Rawat Mandiri Jaringan Irigasi

Pemkab PPU gelar Sidang Komisi Irigasi mutakhirkan data lahan sawah dan sumber air, sekaligus dorong petani rawat mandiri saluran irigasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer