
Dalam pertemuan tersebut, MUI PPU melaporkan bahwa sebanyak 642 UMKM telah dibimbing untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun, kendala akses pada sistem sertifikasi online masih menjadi tantangan.
Ia melaporkan tentang perkembangan para pelaku usaha, terutama UMKM se-PPU dalam hal impelementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). “Sudah ada 642 pelaku usaha UMKM se-PPU yang telah didampingi dalam hal mendapatkan serfitikasi halal ini,” kata Ketua MUI PPU, KH Abu Hasan Mubarok.
Ketua Tim Halal PPU, Abu Bakar Soleh, yang juga sebagai pengurus MUI PPU dan pendamping halal dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda juga menyampaikan, bahwa kendala para pelaku usaha adalah saat ini keterbatasan akses pada pengurusan halal secara online.
Kata dia, saat ini ada 72 data UMKM PPU yang sudah siap dikirim via online, namun masih kendala akses. Tim Halal PPU ini akan menjadi penggerak, pemikir dan eksekutor dalam hal implementasi halal di daerah ini dengan melibatkan banyak pihak.
Untuk itu, ketua MUI PPU menambahkan bahwa agar implementasi UU JPH di PPU dapat segera bisa dimasifkan ia meminta Pemerintah Kabupaten PPU dan DPRD PPU dapat membuat peraturan daerah (perda) agar menjadi payung hukum dalam hal memasyarakatkan dan implementasi halal di PPU. “Kami minta agar hal ini bisa diseriusi,” kata Abu Hasan Mubarok.
Setelah mendapatkan gambaran tentang implementasi halal di PPU ini, Pj Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, sangat mengapresiasi dan akan memberikan fasilitas kepada MUI PPU guna mendorong tercapainya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat sinergi dan mendorong pembentukan perda berisi JPH agar implementasi sertifikasi halal di PPU dapat lebih optimal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

