Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ratusan Sertifikat Hak Milik di PPU Tak Jelas Diikutkan Program PTSL

A
Penulis: Ari Arief❯
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran PPU Marjani.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran PPU Marjani.

KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Masalah 980 sertifikat hak milik (SHM) lahan warga transmigrasi di Kecamatan Sepaku, PPU yang mangkrak sejak 1993 akhirnya menemui titik terang. Sebanyak 643 orang di Sepaku telah mengajukan permohonan penerbitan SHM melalui program pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL), menandai langkah signifikan dalam penyelesaian masalah ini. 


Advertisement

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Marjani, mengatakan, bahwa pengusulan SHM sebanyak 643 orang itu dari wilayah Kecamatan Sepaku, PPU, dan sudah selesai termasuk yang tidak dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena tidak memenuhi persyaratan. 

“Namun data terinci mengenai jumlah yang sebelumnya tidak dapat diproses itu kami belum mendapatkannya. Setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BPN,” kata Marjani, Rabu (27/11).

Dia menginformasikan kepada media ini bahwa terkait ratusan SHM lahan warga transmigran di PPU yang tidak jelas sejak 31 tahun lalu itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Yaitu, dengan terbitnya surat yang memasukkan nama-nama pemilik SHM dari Kecamatan Sepaku, yaitu Desa Bukit Raya untuk diikutkan pada program PTSL. 

Advertisement

“Saya kira ini adalah langkah maju sebagai solusi agar SHM milik warga bisa diterbitkan. Informasi ini sekaligus bisa dijadikan oleh warga yang ingin mengurus SHM yang selama ini belum terbit,” tutur Marjani lagi.

Jumlah 980 SHM itu, seperti berkali-kali dilansir media ini, adalah milik ratusan warga tersebar pada delapan lokasi di Sepaku. Hal sama juga terjadi pada 120 SHM warga transmigrasi Gunung Intan, Kecamatan Babulu, PPU 1979. 

Ketidakjelasan dokumen kepemilikan tanah yang terjadi puluhan tahun itu sempat jadi agenda kerja Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) PPU awal Maret 2023. 

Advertisement

PATRI juga telah melakukan koordinasi dengan Disnakertrans PPU untuk menangani hal ini, tapi tak berlanjut. “Insyaallah setelah pilkada 2024 ini agenda ini bakal diseriusi,” kata Agus Suprapto, sekretaris DPC PATRI PPU, saat dihubungi harian ini, Rabu (27/11).

Data yang diperoleh media ini, SHM 980 bidang di wilayah Kecamatan Sepaku itu dirinci di Desa Bukit Raya terdapat sisa beban SHM 493 bidang, Desa Argo Mulyo 229 bidang, Desa Semoi II 26 bidang, Desa Suko Mulyo 123 bidang, Desa Wonosari 20 bidang, Desa Sukaraja 44 bidang, Desa Tengin Baru 26 bidang, sehingga totalnya mencapai 961 bidang. 

Ada bidang lain yang teridentifikasi sampai jumlahnya mencapai 980 bidang. Data ini terungkap melalui Zoom Meeting 3 September 2020, dihadiri Disnakertrans Kaltim dan PPU, Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (Kantah/BPN) PPU, pejabat eselon III dan IV Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, Tim Geografi Information System (GIS) Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans), kepala desa terkait, beserta staf dari pusat maupun daerah. 

 

Advertisement
Editor : Uways Alqadrie
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Puluhan Tahun Menanti, Ribuan Sertifikat Transmigran di PPU Belum Rampung, Wamen Tunggu Laporan

Puluhan Tahun Menanti, Ribuan Sertifikat Transmigran di PPU Belum Rampung, Wamen Tunggu Laporan

Wamen Trans Viva Yoga Mauladi berkomitmen menyelesaikan sengkarut lahan ini melalui program unggulan Trans Tuntas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer