
KALTIMPOST.ID, PENAJAM- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendata puluhan Tempat Hiburan Malam (THM) yang tumbuh masif di Benuo Taka.
Kepala Bapenda PPU, Hadi Saputro, mengatakan pihaknya gencar melakukan pengawasan dan pendataan THM yang selama beberapa tahun ini belum tergali.
"Ternyata dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), THM tumbuh masif di PPU," ujar Hadi Saputro, Rabu (22/1/2025).
Ia menjelaskan pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur salah satu jenis hiburan tersebut. Namun belum disertai dengan landasan hukum mengenai peredaran Minuman Keras (Miras). Sehingga miras adalah salah satu barang yang tidak boleh beredar di PPU.
"Sedangkan Miras dengan THM satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada THM, pasti menyediakan Miras," ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah daerah telah melakukan pengawasan dengan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Inspektorat dan lain-lain.
"Ini bukan razia, tapi supaya pendataan, pengawasan, termasuk penggalian potensi pajak atau retribusi," terangnya.
Dalam hal ini, Bapenda hanya melakukan mendata, menghimpun, setelah itu membuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
"Setelah itu ditanyakan apakah THM sudah ada izin atau belum, kalau belum langsung konsultasi dengan DPMPTSP PPU. Silakan tanya apa saja syaratnya dan sebagainya. Kalau belum punya Nomor Induk Berusaha (NIB) silakan diurus di sini," ulasnya.
Selain melakukan pendataan, pengawasan yang dilakukan juga melibatkan unsur keamanan.
Ia menjelaskan, Perda Kabupaten PPU Nomor 7 Tahun 2018, tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pajak Hiburan telah merincikan beberapa hal yang masuk dalam kategori hiburan. Seperti karaoke, hall, penampilan musik secara langsung.
"Jadi itu adalah bagian dari tidak terpisahkan. Hasil dari pendataan Kami, ada lebih dari 30 THM. Banyak yang belum berizin. Selama ini tiba-tiba ada rumah yang disewa, lalu didirikan THM," katanya.
Namun demikian, ia menyebut sudah ada beberapa pengelola yang diundang untum mendapat arahan dan pengertian, bahwa harus ada izin dan mengurus NPWPD.
Ia menegaskan, saat ini pihak Bapenda masih belum boleh memungut pajak miras karena belum ada dasar hukumnya, sehingga urusan tersebut langsung diserahkan kepada pihak yang mengampu keamanan. Yakni pihak kepolisian.
"Saya sarankan agar Perda di PPU membolehkan peredaran miras tapi terbatas hanya pada hotel bintang tiga," ungkapnya.
Hadi Saputro menyebut, sebelumnya ada kejadian di wilayah Pantai Nipah-Nipah saat ditemukan peredaran miras. Maka pengelola THM ramai-ramai mengurus perizinan.
Namun dari pihak Bapenda tidak dapat mengeluarkan izin peredaran miras karena memang belum ada landasan hukumnya.Karena Perda kita memang melarang itu, sehingga Miras tetap disita," ucapnya.
Ia menyebut, masyarakat PPU sebenarnya sudah mengerti untuk mengurus perizinan dan sebagainya, namun pemerintah daerah memang melarang peredaran miras dengan alasan menjaga suasana kondusif di PPU.
Namun imbas perkembangan suatu wilayah, kata dia, apa lagi dengan hadirnya IKN, maka pertumbuhan ekonomi dengan segala peluang ekonominya tidak menutup kemungkinan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyikapi pertumbuhan dan perkembangan tersebut.
Menurutnya penting bagi daerah tetap membuat regulasi yang sesuai dengan perkembangan daerah, dibarengi dengan pengawasan yang ketat.
"Karena Miras sangat sensitif dan isunya mudah digiring ke arah mana saja. Apapun yang terjadi, kita di PPU ada pemuka agama, pasti bertentangan. Maka semuanya harus dibicarakan dengan baik. Makanya kalau nanti mau membuat aturannya, harus dibarengi dengan pengawasan. Karena sekarang kita melarang, tapi mirasnya tetap ada," pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





