Disperkimtan PPU Terima Kunker DPRD Kukar, Bahas Program Strategis Terkait IKN


KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Penajam Paser Utara (PPU) tengah mengoptimalkan program-program strategis untuk mendukung pembangunan wilayah, terutama terkait dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan, Disperkimtan PPU, Khairil Achmad, mengatakan, kehadiran para anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membuka diskusi mengenai program yang menunjang keberadaan IKN, rencana pengembangan wilayah dan mekanisme anggaran aspirasi DPRD.
"Walaupun anggaran di PPU terbatas dibandingkan Kukar, kami tetap mengalokasikan anggaran untuk prioritas utama,” ujar Upik sapaan akrab Khairil Achmad, usai menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (22/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa Disperkimtan PPU telah menerima dua bentuk bantuan dari pemerintah pusat. Pertama, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Kedua, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di perumahan. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan bantuan untuk program penanganan kawasan kumuh dan perbaikan RTLH.
“Alhamdulillah, bantuan dari provinsi tahun lalu mencapai Rp6 miliar untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh. Penanganannya meliputi pembangunan jalan, tempat pembuangan sampah, dan penerangan jalan,” tambahnya.
Khairil juga menyoroti program penanganan kawasan kumuh di dua kelurahan, yaitu Pasar Lama dan Sepaku. Wilayah seperti Gang Buaya, Kerok Laut, dan Tanjung Harapan menjadi fokus utama dengan prioritas peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan air bersih.
“Kami memilih penanganan yang paling memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Dari delapan indikator kawasan kumuh, kami fokus pada aspek yang mudah dikerjakan agar hasilnya maksimal, mengingat waktu pengerjaannya terbatas,” jelasnya.
Dalam mendukung pembangunan IKN, Disperkimtan PPU juga sedang membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahan ini akan mengakomodasi rencana pengembangan kawasan permukiman menjadi kota satelit atau kota mandiri.
“Wilayah seperti Sotek dan Sepan dirancang menjadi kota mandiri karena lokasinya yang strategis dekat dengan IKN. Revisi Perda ini diharapkan segera disahkan oleh DPRD,” tutup Khairil. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




