Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Stigma Deforestasi, Tantangan Krusial bagi Keberhasilan Danantara

A
Penulis: Ari Arief❯

Analis Berkelanjutan Edi Suhardi.
Analis Berkelanjutan Edi Suhardi.
KALTIMPOST.ID, Meskipun diwarnai kontroversi, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025, dengan tiga mandat strategis sebagai Sovereign Wealth Fund, pengembangan investasi, dan pengelolaan aset pemerintah, layak mendapatkan dukungan.


Advertisement

Inisiatif terobosan ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan Danantara dalam mengelola dana kekayaan negara, dengan target nilai aset sebesar US$900 miliar, akan sangat bergantung pada persepsi publik.

Reputasi yang kuat dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan investor menjadi kunci utama dalam menarik modal untuk program-program strategis Danantara ini.

Mengingat pangan dan energi terbarukan merupakan prioritas utama dalam investasi Danantara, maka, pengembangan industri kelapa sawit memiliki keselarasan strategis. Komoditas ini, dengan perannya sebagai sumber pangan dan bahan bakar nabati, menawarkan potensi signifikan dalam mendukung program tersebut

Advertisement

Investasi sangat besar yang dibutuhkan dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam akan membutuhkan lebih banyak ruang dan sumber daya lahan untuk ekspansi.

Sayangnya, rencana pengembangan lahan tersebut dapat menghadapi masalah sosial dan lingkungan yang klasik, terutama tuduhan deforestasi yang sering kali menjadi hambatan investasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan Danantara untuk mengatasi potensi hambatan dan segera mengatasi masalah deforestasi sebagai salah satu masalah utama yang memengaruhi kelangsungan hidup lingkungan dan ekonomi dari investasi di industri kelapa sawit.

Advertisement

Indonesia dengan total luas wilayah 188 juta hektare dibagi menjadi dua kategori pengelolaan tata ruang dan penggunaan lahan secara umum, yaitu status kawasan hutan dan kawasan non-hutan atau penggunaan lahan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), terdapat 120,3 juta hektare atau 64 persen dari luas daratan Indonesia yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Sementara 36 persen sisanya diperuntukkan sebagai kawasan pembangunan atau penggunaan lahan lainnya.

Dilihat dari luasnya lahan dan peluang pengembangan lahan, investasi Danantara pada industri kelapa sawit tidak hanya sangat layak secara ekonomi dan menguntungkan, tetapi juga sangat sesuai dengan salah satu target investasi prioritasnya, yaitu energi terbarukan.

Bahkan Malaysia, produsen minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, baru-baru ini mengumumkan ambisinya untuk menjadi produsen utama energi terbarukan yang berbasis kelapa sawit.

Namun, pemerintah harus menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hutan dan deforestasi untuk menghindari reaksi keras dari gerakan hijau global.

Di Indonesia, hutan adalah lahan dengan luas minimal 0,25 hektare dan memiliki tutupan tajuk minimal 30 persen. Selain itu, hutan juga disebut sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Secara global, definisi hutan dan deforestasi yang paling banyak digunakan adalah definisi dari Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa).

FAO mendefinisikan hutan sebagai lahan dengan luas lebih dari 0,5 hektare dengan pepohonan yang lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas ini secara in situ.

FAO mendefinisikan deforestasi sebagai konversi kawasan hutan menjadi penggunaan lahan non-hutan atau pengurangan tutupan kanopi pohon dalam jangka panjang di bawah ambang batas 10 persen.

Sementara di Indonesia, deforestasi diistilahkan sebagai hilangnya hutan di dalam kelas-kelas hutan tertentu.

FAO juga memperkenalkan istilah lain yang lebih tepat secara politis untuk hilangnya tutupan hutan pada kawasan hutan dengan istilah “degradasi hutan” yang berarti konversi hutan yang dapat beregenerasi secara alami dan hutan primer menjadi hutan tanaman dan lahan berhutan lainnya.

Hype global tentang perubahan iklim dan emisi karbon telah menyebabkan penyimpangan persepsi global tentang deforestasi dari pemahaman lama.Terminologi degradasi hutan kini dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan tren global.

Karena degradasi hutan kini secara otomatis disamakan dengan deforestasi. Maka, ketika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pada tanggal 17 Februari lalu bahwa pemerintah telah mengidentifikasi 20 juta hektare lahan hutan yang dapat digunakan untuk pangan dan energi, pernyataan kebijakannya tersebut menjadi sangat kontroversial.

Dalam lanskap kebijakan global saat ini, terjadi pergeseran paradigma signifikan di mana negara-negara maju dan gerakan hijau internasional mengadopsi keyakinan baru. Hutan dipandang sebagai entitas sakral yang harus dilestarikan dan dijaga keutuhannya dengan segala cara yang memungkinkan.

Akibatnya, deforestasi, yang didefinisikan secara sempit sebagai hilangnya kanopi hutan dan tutupan lahan, dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, terlepas dari tujuan pembangunan atau status hukum lahan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, diakui bahwa terdapat ketidaksesuaian dan kesalahpahaman yang belum terselesaikan mengenai terminologi hutan dan deforestasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada tiga alternatif pendekatan prioritas untuk mengatasi kontroversi definisi deforestasi.

Pertama, pemerintah harus mendefinisikan ulang hutan dengan menyelaraskan status hukum dan profil ekologis berdasarkan pertimbangan ilmiah, terutama pada fungsi ekologis dan jasa lingkungan.Kawasan hutan konservasi/lindung harus didesain ulang berdasarkan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) secara menyeluruh.

Selanjutnya, penggunaan lahan hutan harus disahkan berdasarkan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) untuk perlindungan dan konservasi saja.

Hutan lindung dan konservasi kemudian akan mencakup hutan primer, HCV dan HCS yang harus dijaga keutuhannya dari pengembangan apapun. Hutan produksi dapat dikonversi menjadi perkebunan dan area pengembangan tanaman pangan.

Kawasan berstatus hutan yang sudah ada, namun tidak memiliki cadangan karbon yang tinggi dan tidak memiliki nilai konservasi, dapat dikonversi secara legal menjadi non-hutan.

Kedua, deforestasi harus disebut sebagai setiap perubahan atau konversi kawasan perlindungan dan konservasi hutan yang telah ditetapkan atau kawasan yang terbukti memiliki NKT dan/atau SKT untuk tujuan lain.

Perubahan atau hilangnya kawasan hutan produksi tidak dapat disebut sebagai deforestasi tanpa adanya penilaian ilmiah yang tepat terhadap kawasan NKT dan SKT.

Oleh karena itu, perubahan atau hilangnya tutupan hutan di kawasan hutan produksi atau yang terbukti bukan merupakan kawasan NKT dan SKT tidak boleh disebut sebagai deforestasi.

Terakhir, pemerintah harus memperkenalkan konsep baru “deforestasi yang legal atau dapat dibenarkan” untuk wilayah tertentu yang ditunjuk untuk investasi untuk menjawab tuduhan deforestasi di tiga wilayah yang umumnya dituduhkan sebagai tutupan lahan, hutan produksi, dan wilayah dengan cadangan karbon rendah (non-SKT) serta wilayah dengan nilai konservasi rendah (NKT).

Selanjutnya, penting untuk melakukan penilaian NKT, SKT, dan kawasan hutan primer di seluruh Indonesia secara nasional sebagai dasar untuk mendesain ulang tata guna lahan hutan di Indonesia.

Penilaian tersebut dapat menggunakan perangkat yang tersedia dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan konteks Indonesia. Pemerintah harus menyatakan secara hukum bahwa setiap pembangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai non-hutan tidak dianggap sebagai deforestasi. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lahan Bekas Kebakaran Ditanami Pohon Polda Kaltim

Lahan Bekas Kebakaran Ditanami Pohon Polda Kaltim

Areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas kurang lebih 1 hektare ditanami Polda Kaltim.

Isu Monopoli Proyek dan Jual Beli Lahan di Kutim, CMI Minta Pemkab Bersuara   

Isu Monopoli Proyek dan Jual Beli Lahan di Kutim, CMI Minta Pemkab Bersuara  

Jagad media sosial di Kutai Timur (Kutim) tengah dihebohkan dengan mencuatnya isu miring yang menyasar Pemerintah Kabupaten Kutim.

Sengketa Lahan IKN, Partai Buruh Siap Gugat Pemkab PPU, RT hingga Camat

Sengketa Lahan IKN, Partai Buruh Siap Gugat Pemkab PPU, RT hingga Camat

Sengketa lahan Ring 1 IKN memanas. Partai Buruh siap gugat Otorita IKN, Pemkab PPU, hingga Gubernur Kaltim ke Pengadilan Negeri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer