
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), telah membuka posko pengaduan bagi karyawan perusahaan yang merasa haknya terkait Tunjangan Hari Raya (THR) tidak dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans PPU, Ernawati, mengungkapkan pembentukan posko yang dimulai sejak Senin (17/3/2025) tersebut, merupakan upaya Disnakertrans PPU untuk memastikan perusahaan swasta memenuhi hak pekerja terkait THR, sehingga dapat diterima pekerja sesuai ketentuan.
Dijelaskan, bahwa posko THR ini telah terbentuk dan informasi terkait posko tersebut telah dipasang di tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Disnakertrans PPU juga membuat spanduk sebagai informasi kepada masyarakat yang betuliskan, Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) THR dan Bonus Hari Raya (BHR) 2025, bagi buruh atau pekerja di perusahaan serta bonus hari raya keagamaan bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi 2025 atau 1446 Hijriah.
Baca Juga: Dishub PPU Pastikan Kelancaran Angkutan Umum Selama Ramadan dan Idulfitri
“Alhamdulillah, posko ini sudah dibentuk, dan kemarin Surat Keputusan (SK) juga sudah selesai dibuat. Kami berharap ini dapat menjadi solusi bagi pekerja yang mengalami kendala terkait THR,” ungkap Ernawati, ditemui pada Selasa (18/3/2025).
Posko pengaduan ini juga mencakup pekerja dari berbagai sektor, termasuk pekerja sektor online seperti pengemudi ojek online (Ojol) dan pekerja logistik. Ernawati menambahkan bahwa pekerja yang bekerja dengan platform online seperti Gojek dan Maxim juga berhak menerima BHR.
“Itu wajib dan harus diberikan kepada pekerja, buruh, dan termasuk yang bekerja di sektor online, seperti Ojek Online (Ojol), Gojek, dan Maxim,” tambahnya. Ernawati juga menjelaskan bahwa peraturan terkait THR ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang mewajibkan pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja yang sudah bekerja selama minimal satu bulan.
Untuk pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, perhitungan THR dihitung berdasarkan masa kerja. “Misalnya, jika pekerja belum setahun bekerja, maka perhitungannya adalah masa kerja dibagi 12, dikali dengan 1 bulan gaji,” ujarnya.
Terkait pengaduan, Ernawati menyatakan bahwa sejauh ini belum ada pengaduan terkait keterlambatan BHR dari pengemudi Maxim, namun ada pengaduan dari sektor logistik yang sedang diproses.
“Kami sudah melakukan monitoring dan sosialisasi terkait THR sesuai dengan peraturan yang ada. Kami berharap tidak ada permasalahan lebih lanjut,” tuturnya.
Ernawati juga menjelaskan bahwa bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pemberian THR maupun BHR, terdapat sanksi yang diatur dalam peraturan.
“Tentu saja ada sanksinya bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. THR juga tidak boleh dibayar dengan barang, tetapi harus dalam bentuk uang,” tegasnya.
Bagi karyawan yang merasa hak THR-nya belum dipenuhi atau ada permasalahan lainnya, mereka dapat mengadu langsung ke posko yang telah disediakan oleh Disnakertrans PPU.
Ernawati berharap dengan adanya posko ini, hak-hak pekerja dapat terlindungi dengan baik dan permasalahan terkait THR dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




