Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Maklumat Adat Paser Segera Dibahas Bersama Bupati PPU Usai Idulfitri

A
Penulis: Ari Arief❯
Ketua LAP PPU Musa.
Ketua LAP PPU Musa.

KALTIMPOST.ID, Maklumat berisi 16 poin dan rekomendasi mencakup 10 poin penting yang dikeluarkan Lembaga Adat Paser (LAP) Penajam Paser Utara (PPU) melalui rapat koordinasi di Rumah Adat Paser (Kuta Rekan Tatau) di Kelurahan Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU sekira pukul 15.00 Wita, Rabu (19/3), dibahas melibatkan Bupati PPU, Mudyat Noor.


Advertisement

Ketua LAP PPU Musa mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan kepala daerah ini dan dijadwalkan membahas mengenai hal ini usai Idulfitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.

“Kami sudah bertemu dengan bupati dan beliau sangat menyambut positif isi maklumat dan rekomendasi kami untuk dijadikan dasar dalam pembahasan berikut. Beliau berkata segera menggelar pertemuan melibatkan kami untuk membahas hal ini usai Lebaran,” kata Ketua LAP PPU, Musa, Jumat (4/4).

Dia mengatakan, maklumat dan rekomendasi itu didasarkan kepada landasan yuridis sebagai bagian untuk melindungi masyarakat adat, terlebih lagi pemerintah daerah yang disetujui DPRD telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) berkaitan dengan permasalahan adat Paser ini.

Advertisement

“Jadi, kami mengeluarkan poin-poin maklumat dan rekomendasi itu untuk melengkapi yuridis yang sudah ada sebelumnya,” kata Musa.

Dalam pemberitaan terdahulu, LAP PPU mengeluarkan maklumat dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Paser.

Maklumat ini berisi 16 poin penting, sementara rekomendasi mencakup 10 poin yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Paser, serta peran mereka dalam pembangunan IKN.

Advertisement

Humas LAP PPU, Eko Supriyadi, Jumat (21/3), menjelaskan bahwa maklumat dan rekomendasi ini didasari oleh landasan yuridis yang kuat, termasuk Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UUU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan berbagai peraturan daerah terkait.

“Landasan yuridis ini menegaskan dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat di seluruh nusantara,” kata Eko Supriyadi.

Dia mengatakan, maklumat yang dikeluarkan LAP PPU mencakup berbagai aspek, mulai penguatan musyawarah adat, gotong-royong, pelestarian bahasa dan budaya, hingga penolakan terhadap penjualan tanah adat kepada pihak luar.

LAP juga menekankan pentingnya peran perempuan dan pemuda adat dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap mereka dari segala bentuk kekerasan.

Dalam rekomendasinya, LAP PPU mendesak pemerintah daerah dan DPRD PPU untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Paser, serta perda tentang penggunaan pakaian adat, tarian tradisional, dan bahasa Paser dalam acara pemerintahan.

LAP mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk segera menyelesaikan pembangunan Rumah Adat Paser (Kuta Rekan Tatau) yang hingga sekarang masih selesai sekira 20 persen.

LAP juga merekomendasikan agar pemerintah dan Otorita IKN memperhatikan keberadaan wilayah kehidupan masyarakat adat Paser dalam proses pembangunan IKN, serta memastikan bahwa masyarakat adat Paser dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Advertisement
Editor : Hernawati
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gandeng Kementerian PU, Pemkab PPU Kebut Penyelesaian Rumah Adat Kuta Rekan Tatau 

Gandeng Kementerian PU, Pemkab PPU Kebut Penyelesaian Rumah Adat Kuta Rekan Tatau 

Pemkab PPU menggandeng pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Adat Kuta Rekan Tatau.

Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026 Diundur ke 16 November

Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026 Diundur ke 16 November

Festival Belian Adat Paser Nondoi 2026 diundur menjadi 16–19 November berdasarkan kesepakatan Lembaga Adat Paser dan Mulung.

Menjaga Tradisi Leluhur Paser: Melas Taon Jelang Porprov Kaltim

Menjaga Tradisi Leluhur Paser: Melas Taon Jelang Porprov Kaltim

DPP LAP matangkan persiapan Melas Taon 2026 yang digelar 3-7 November di Paser, tepat sepekan sebelum pembukaan Porprov Kaltim VIII.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer