
KALTIMPOST.ID, Badan Usaha Logistik (Bulog) Kaltim-Kaltara menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan terhadap kerja sama pengadaan beras lokal antara Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) Penajam Paser Utara (PPU) dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU.
Dalam kontrak, Perpadi PPU memenuhi kebutuhan beras lokal bagi 3.325 aparatur sipil negara (ASN), 864 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3.017 THL di lingkungan Pemkab PPU sebanyak 30-35 ton beras per bulan.
“Pada dasarnya Bulog siap. Namun sampai hari ini belum ada pembicaraan langsung dari pihak-pihak terkait,” kata Kepala Kantor Wilayah Bulog Divisi Regional (Divre) Kaltim-Kaltara, Mersi Windrayani, Rabu (9/4).
Ia mengatakan, bersedia mendukung Perpadi PPU untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut dengan cara menyerap gabah kering panen (GKP) petani dengan tetap menjaga harga yang ditetapkan Rp 6.500 per kilogram.
Namun, kata dia, secara teknis sebaiknya dibahas melalui pertemuan para pihak terkait agar dapat dijadikan acuan dalam pola kerja sama.
Dalam pewartaan sebelumnya, kerja sama pengadaan beras lokal antara PBT PPU dengan Perpadi PPU, yang bertujuan menyediakan beras lokal untuk ribuan ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab PPU, mengalami kendala.
Ketua DPC Perpadi PPU, Totok Suprapto, Minggu (6/4) mengatakan, bahwa kerja sama tersebut dibatalkan akibat pihaknya tidak mendapatkan padi petani untuk digiling dijadikan beras, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan PBT PPU untuk memenuhi beras mengacu pada surat edaran bupati PPU.
Penyebabnya, kata dia, seluruh hasil GKP petani diserap habis oleh Bulog Kaltim-Kaltara.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) PPU, Mulyono, menanggapi bahwa kendala ini disebabkan oleh ketidakmampuan Perpadi PPU dalam memenuhi kontrak pengadaan beras sebanyak 30 hingga 35 ton per bulan kepada PBT PPU.
Penyebabnya, seperti dikatakan Totok Suprapto, gabah hasil panen petani lokal telah diserap habis oleh Bulog Kaltimtara.
“Kerja sama antara Perumda Benuo Taka dengan Perpadi ini berawal dari permasalahan klasik yang dihadapi petani setiap musim panen, yaitu kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Bahkan, Bulog tak selalu menyerap seluruh hasil panen petani,” kata Kepala Disketapang PPU, Mulyono, Selasa (8/4).
Dikatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab PPU mengeluarkan imbauan kepada seluruh ASN dan tenaga harian lepas (THL) untuk mengonsumsi beras lokal.
Langkah ini diambil sebagai upaya membantu penyerapan beras petani. PBT PPU kemudian turut serta dalam kegiatan ini dengan menjalin kerja sama dengan Perpadi.
“Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perumda dan Perpadi sebenarnya sudah mencapai kesepakatan terkait harga dan lain-lain. Namun, di tengah jalan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan peraturan penetapan harga pembelian gabah kering panen Rp 6.500 per kilogram, yang kemudian diikuti dengan kewajiban Bulog untuk menyerap gabah petani,” jelas Mulyono.
Akibatnya, Bulog menyerap sekira 1.700 ton beras yang ada di PPU hingga April 2025 ini, sehingga Perpadi tak dapat memenuhi kontrak dengan PBT.
Meskipun demikian, Mulyono menegaskan bahwa Pemkab PPU akan mencari solusi dan skema baru agar program konsumsi beras lokal bagi ASN dan THL tetap dapat berjalan, sehingga ASN dan THL tetap dapat mengonsumsi beras lokal dan membantu petani. “Mungkin nanti kami melibatkan bulog,” tambahnya.
Sementara itu, berkaitan dengan pernyataan Mersi Windrasari tentang harga Rp 6.500 per kilogram, Ketua DPC Perpadi PPU, Totok Suprapto, Rabu (9/4) menyatakan bersedia memenuhi harga beli tersebut.
“Kalau Bulog mau dengan harga beli GKP dari Perpadi seharga itu kami bersedia membelinya agar kontrak kerja sama dengan PBT dapat terwujud,” kata Totok Suprapto. ***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




