
KALTIMPOST.ID, Tawaran Badan Usaha Logistik (Bulog) Kaltim-Kaltara yang memberikan dukungan terhadap kerja sama pengadaan beras lokal antara Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) Penajam Paser Utara (PPU) dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU disambut baik oleh Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) PPU.
Melalui kepala dinasnya, Mulyono, ia segera mempertemukan para pihak terkait kontrak kerja sama ini dengan Bulog.
“Alhamdulillah, nanti kami undang para pihak untuk bertemu dengan Bulog. Tujuannya agar kontrak kerja sama pengadaan beras lokal petani melalui Perpadi ke PBT PPU dapat berjalan seperti skema semula,” kata Kepala Disketapang PPU, Mulyono, Kamis (10/4).
Baca Juga: LAP PPU Dibekukan sejak 9 April, Firmansyah Nabawi Ditunjuk Jadi Pelaksana Tugas Ketua DPD
Mulyono mengatakan, bahwa pengadaan beras lokal yang dilaksanakan oleh PBT PPU itu menyikapi surat edaran bupati PPU No. 29 Tahun 2024 berkaitan dengan penyerapan beras petani lokal.
Bupati menginstruksikan agar aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) mengonsumsi beras lokal masing-masing 5 kilogram per bulan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBT PPU bekerja sama dengan Perpadi PPU.
Dalam kontrak, Perpadi PPU memenuhi kebutuhan beras lokal bagi 3.325 ASN, 864 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3.017 THL di lingkungan Pemkab PPU sebanyak 30-35 ton beras per bulan.
Namun, belakangan Perpadi PPU membatalkan kontrak ini dengan alasan tak bisa memenuhi kebutuhan PBT PPU karena tidak mendapatkan beras akibat seluruh hasil panen petani diserap habis oleh Bulog pada periode Januari-April 2025 dengan harga Rp 6.500 per kilogram gabah kering panen (GKP).
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah Bulog Divisi Regional (Divre) Kaltim-Kaltara, Mersi Windrayani, Rabu (9/4) mengatakan, pada dasarnya Bulog siap.
Hanya, hingga saat ini belum ada pembicaraan langsung dari pihak terkait terkait hal ini. Ia mengatakan, bersedia mendukung Perpadi PPU untuk memenuhi kebutuhan beras tersebut dengan cara menyerap GKP petani dengan tetap menjaga harga yang ditetapkan Rp 6.500 per kilogram.
Namun, kata dia, secara teknis sebaiknya dibahas melalui pertemuan para pihak terkait agar dapat dijadikan acuan dalam pola kerja sama.
Pernyataan Mersi Windrayani ini menanggapi Kepala Disketapang PPU, Mulyono bahwa kendala ini disebabkan oleh ketidakmampuan Perpadi PPU dalam memenuhi kontrak pengadaan beras sebanyak 30 hingga 35 ton per bulan kepada PBT PPU.
Penyebabnya, seperti dikatakan Ketua DPC Perpadi PPU, Totok Suprapto, gabah hasil panen petani lokal telah diserap habis oleh Bulog Kaltimtara.
“Kerja sama antara Perumda Benuo Taka dengan Perpadi ini berawal dari permasalahan klasik yang dihadapi petani setiap musim panen, yaitu kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Bahkan, Bulog tak selalu menyerap seluruh hasil panen petani,” kata Kepala Disketapang PPU, Mulyono, Selasa (8/4).
Dikatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab PPU mengeluarkan imbauan kepada seluruh ASN dan THL untuk mengonsumsi beras lokal.
Langkah ini diambil sebagai upaya membantu penyerapan beras petani. PBT PPU kemudian turut serta dalam kegiatan ini dengan menjalin kerja sama dengan Perpadi.
“Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perumda dan Perpadi sebenarnya sudah mencapai kesepakatan terkait harga dan lain-lain. Namun, di tengah jalan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan peraturan penetapan harga pembelian gabah kering panen Rp 6.500 per kilogram, yang kemudian diikuti dengan kewajiban Bulog untuk menyerap gabah petani,” jelas Mulyono.
Akibatnya, Bulog menyerap sekira 1.700 ton beras yang ada di PPU hingga April 2025 ini, sehingga Perpadi tak dapat memenuhi kontrak dengan PBT.
Meskipun demikian, Mulyono menegaskan bahwa Pemkab PPU akan mencari solusi dan skema baru agar program konsumsi beras lokal bagi ASN dan THL tetap dapat berjalan, sehingga ASN dan THL tetap dapat mengonsumsi beras lokal dan membantu petani. “Mungkin nanti kami melibatkan bulog,” tambahnya. ***
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




