
KALTIMPOST.ID, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya memperluas jangkauan jaringan gas rumah tangga (jargas) di wilayahnya.
Meski sempat mengusulkan penambahan hingga 36.000 sambungan rumah (SR), program tersebut masih terganjal karena tertahannya pendanaan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU, Sodikin.
Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut sebenarnya telah diajukan, namun program APBN untuk Jargas saat ini masih ditangguhkan.
“Kita sudah usulkan 36.000 sambungan rumah, tapi rupanya dari pemerintah pusat program Jargas ini masih di-hold dulu,” ujar Sodikin.
Sodikin menambahkan, saat masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Zainal Arifin, Pemkab PPU sempat menjajaki kerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Namun, kendala harga gas menjadi pertimbangan serius karena tarif yang ditawarkan PGN cukup tinggi.
Saat ini, cakupan Jargas di PPU baru menyentuh sekitar 18 persen dari total kebutuhan rumah tangga.
“Kalau gas sekarang kisarannya Rp5.000 per kubik, dengan PGN bisa mencapai Rp10.000 sampai Rp18.000 per kubik. Ini yang menjadi bahan diskusi kita, jangan sampai di satu daerah ada harga gas yang murah tapi ada juga yang mahal, nanti bisa timbul keributan,” jelasnya.
Sementara ini, Pemkab PPU memilih untuk menunggu kepastian dari pemerintah pusat sambil merencanakan langkah lanjutan.
Sodikin mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor, untuk menjadwalkan kembali audiensi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Mudah-mudahan kalau Pak Bupati langsung yang ke sana, responsnya bisa lebih baik,” harap Sodikin.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





