
KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor bertajuk Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan respons positif di Penajam Paser Utara (PPU).
Sejak diluncurkan pada 8 April lalu, hingga Selasa (22/4/2025), tercatat sebanyak 1.800 unit kendaraan telah memanfaatkan program tersebut.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bapenda Kaltim wilayah PPU, Donny Marisya, mengungkapkan bahwa capaian ini merupakan sinyal positif meski masih jauh dari total tunggakan yang ada.
“Alhamdulillah efeknya cukup baik, walaupun saat ini baru menyentuh sekitar 10 persen dari total tunggakan. Masih ada sekitar 18 sampai 21 ribu unit kendaraan yang belum melunasi kewajibannya. Itu nilainya mencapai Rp 10 miliar sampai Rp 13 miliar,” ujar Donny, Selasa (22/4/2025).
Ia menyebut, pihaknya menargetkan setidaknya 80 persen dari total tunggakan dapat terselesaikan sebelum program berakhir pada 30 Juni 2025.
"Kalau bisa 100 persen, tapi minimal 80 persen lah. Harapan kita seperti itu," tegasnya.
Selain pemutihan tunggakan, program Gratispol juga mendorong masyarakat untuk melakukan mutasi kendaraan dari luar daerah menjadi berpelat KT. Donny mengaku telah menerima laporan bahwa minat untuk melakukan mutasi sudah mulai terlihat.
"Sudah ada yang menanyakan dan menyiapkan berkas dari plat luar, seperti plat B dan D. Ini potensi yang bagus,” katanya.
Dalam dua pekan berjalan, pemrosesan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN II) juga mulai meningkat.
"Kemarin sudah ada enam yang diproses, kemungkinan dalam dua-tiga minggu ke depan akan semakin banyak," tambah Donny.
Ia juga menyoroti bahwa kendaraan yang menunggak lebih dari dua tahun menjadi yang paling dominan dalam pemanfaatan program ini.
Hal ini berbeda dengan program relaksasi tahun lalu yang hanya berhasil mengumpulkan Rp 4,2 miliar rupiah dari potensi lebih dari Rp 13 miliar dalam lima tahun terakhir.
“Memang fluktuatif. Tahun ini dibayar, tahun depan bisa jadi nunggak lagi. Makanya kami harap Gratispol bisa jadi momentum agar masyarakat lebih patuh ke depannya, apalagi tarif juga sudah diturunkan,” pungkasnya.
Donny turut memastikan bahwa kendaraan dinas (plat merah) di wilayah PPU juga telah ditertibkan dalam kerja sama dengan pihak regident, sehingga tak ada lagi tunggakan dari kendaraan operasional pemerintah daerah. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





