Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi I DPRD PPU Desak Penataan Struktur OPD Pemkab

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Ishaq Rahman.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Ishaq Rahman.

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mendalam terhadap kondisi struktur organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang dinilai belum optimal dan masih menyisakan banyak kekosongan jabatan strategis.enyampaikan keprihatinan m


Advertisement

Ishaq menyoroti banyaknya posisi penting di lingkup birokrasi Pemkab yang hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Ia menyebutkan sejumlah posisi seperti di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang belum diisi oleh pejabat definitif, menjadi contoh lemahnya struktur organisasi yang berpengaruh pada kinerja pemerintahan.

“Oh iya, yang kosong-kosong kita dukunglah untuk segera diisi,” tegas Ishaq, ditemui di Kantor DPRD PPU, Rabu (7/5/2025). “Kemudian sambil ditata lah. Kalau memang nanti dapat izin untuk penataan birokrasi, ini harus ditata biar cepat bagus, cepat jalan,” tambahnya.

Menurut Ishaq, struktur organisasi yang tidak normal seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa keterlambatan dalam pengisian jabatan akan berdampak luas pada berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik.

Advertisement

“Ya banyak hal yang terpengaruh,” ujarnya. Ishaq juga menyoroti peristiwa pensiunnya salah satu pejabat tanpa adanya surat resmi, sebagai bentuk lemahnya koordinasi administratif dalam birokrasi.

Ia pun menegaskan bahwa Komisi I DPRD PPU mendukung penuh penguatan struktur birokrasi. Menurutnya, hanya dengan struktur yang solid dan orang-orang yang siap bekerja, program-program kerja kepala daerah bisa berjalan optimal.

Dengan desakan ini, DPRD berharap Pemkab PPU bisa segera mengambil langkah konkret demi mempercepat roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Advertisement

“Target program kerja, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati itu mudah terlaksanakan karena memang didukung oleh orang-orang yang siap,” katanya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer