
KALTMPOST.ID, PENAJAM – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V, di Aula Lantai I Kantor BBaca Juga: Gelapkan Barang di Workshop Perusahaan, Pria asal Senaken Ditangkap Polisiupati PPU, Rabu (4/6/2025).
Agenda utama dalam kegiatan ini adalah penyampaian perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) DWP Pusat serta penetapan Ketua DWP PPU untuk masa bakti 2024–2029.
Ketua DWP PPU, Riawati Koriah Tohar, yang didampingi Sekretaris DWP PPU, Sri Suhartini Budi Santoso, menjelaskan bahwa perubahan AD/ART yang dibacakan dalam Muscab ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) DWP yang telah digelar di Jakarta pada 19 September 2024 lalu.
“Perubahan ini tidak menyeluruh, hanya pada pasal-pasal tertentu yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan organisasi. Keputusan ini murni hasil Munas yang diikuti pengurus pusat dan provinsi. Kabupaten hanya menindaklanjuti sesuai arahan provinsi,” terang Riawati.
Salah satu agenda penting Muscab V adalah penunjukan Ketua DWP PPU masa bakti 2024–2029. Karena Sekretaris Daerah (Sekda) PPU saat ini adalah laki-laki, maka secara otomatis ketua DWP diamanahkan kepada istrinya, sesuai ketentuan dalam AD/ART DWP.
Selain membahas struktur organisasi, Muscab kali ini juga menjadi langkah awal untuk melakukan penguatan organisasi, termasuk pemutakhiran data keanggotaan. Riawati mengungkapkan bahwa saat ini dari total 1.397 anggota DWP di PPU, hanya sekitar 10 persen yang tercatat aktif mengikuti kegiatan bulanan.
“Banyak istri ASN di PPU yang belum tergabung atau belum aktif menjadi anggota DWP. Kita sudah minta data dari instansi-instansi, dan harapannya ke depan semua bisa ikut aktif dalam kegiatan DWP,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan ketentuan keanggotaan bagi istri ASN yang telah pensiun. Mereka tetap dapat menjadi anggota DWP dengan syarat mengajukan surat pernyataan kesediaan, namun tidak bisa lagi menjabat sebagai pengurus.
Hal serupa juga berlaku bagi istri ASN dari instansi vertikal seperti BPS, PDAM, dan Kementerian Agama yang hanya bisa menjadi anggota, bukan pengurus.
Menutup kegiatan Muscab, Riawati menyampaikan bahwa pelantikan Ketua dan pengurus DWP Kabupaten PPU yang baru akan dilakukan secara daring (Zoom Meeting) oleh DWP Provinsi Kalimantan Timur pada 10 Juni 2025, bersamaan dengan pelantikan pengurus DWP dari 10 kabupaten dan kota lainnya di Kaltim.
“Kami menunggu pelantikan itu, setelahnya baru akan kami gelar rapat untuk menyusun program kegiatan ke depan,” pungkas Riawati. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





