
KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Baca Juga: Pemprov Kaltim Serius Menyukseskan Koperasi Merah Putih pada 28 Mei, Musyawarah Desa/Kelurahan Rampung 100 PersenHingga awal Juni ini, dari total 36 koperasi yang telah melengkapi berkas, sebanyak 20 koperasi telah resmi berbadan hukum.
"Artinya sudah mencapai sekitar 40 persen dari keseluruhan target," ujar Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten PPU, Margono Hadi Sutanto, ditemui Kamis (5/6/2025).
Ia menambahkan, target penerbitan badan hukum koperasi dipacu satu hingga dua setiap hari agar proses bisa rampung secara bertahap.
Rencananya, peluncuran resmi atau launching Koperasi Merah Putih akan digelar bertepatan dengan Hari Koperasi pada 12 Juni mendatang. “Momentum Hari Koperasi sangat tepat untuk mengangkat semangat gerakan koperasi di daerah,” ujarnya.
Tak hanya memfasilitasi proses legalisasi, Dinas KUKM Perindag juga membuka layanan konsultasi dan gencar melakukan pendampingan. "Kami justru sekarang aktif mendampingi, agar koperasi yang terbentuk tidak hanya formalitas, tapi benar-benar bisa beroperasi dan berkembang," tutur Margono.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan semangat gotong royong masyarakat, maka Margono berharap Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis desa di PPU.
Mengenai jenis usaha koperasi yang akan dijalankan, Margono menjelaskan bahwa masih akan ditentukan berdasarkan potensi masing-masing wilayah. "Setelah terbentuk, kita dorong untuk menyusun feasibility study dan business plan. Dari situ baru akan terlihat potensi dan tantangan, sehingga bisa memilih bidang usaha yang paling cocok," jelasnya.
Menurutnya dengan karakteristik wilayah PPU yang mayoritas 60–70 persen bergerak di sektor pertanian, koperasi diharapkan bisa menjadi solusi strategis untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas desa. “Keadilan koperasi ini selain menjadi peluang bisnis, juga bisa jadi solusi dari permasalahan bersama masyarakat,” ungkap Margono.
Menanggapi perbandingan dengan koperasi tradisional seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Margono menyebut prinsip dasarnya sama. Namun Koperasi Merah Putih lebih difasilitasi oleh pemerintah, termasuk akses kemudahan pembiayaan. “Beda dengan BUMDes yang hasilnya masuk ke PAD desa. Kalau koperasi, hasilnya ya kembali ke anggota sebagai sisa hasil usaha,” ujarnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





