
KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pengelolaan Jaringan Intra Pemerintahan (JIP).
Saat ini, kebutuhan jaringan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit layanan publik di PPU masih bergantung pada kontrak dengan penyedia jaringan eksternal, yakni Telkom.
Namun, ke depan, Diskominfo berencana membangun sistem jaringan dan infrastruktur server yang dikelola secara mandiri.
Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo PPU, Syafruddin Lamato, menjelaskan anggaran belanja rutin Diskominfo untuk kebutuhan jaringan mencapai sekitar Rp 2,3 miliar per tahun.
"Anggaran itu kita gunakan untuk meng-cover seluruh kebutuhan jaringan, mulai dari OPD, UPT, kelurahan, kecamatan, sampai penyediaan jaringan untuk pelayanan publik," jelas Syafruddin saat ditemui di kantornya, Jumat (20/6/2025).
Saat ini, seluruh distribusi bandwidth dilakukan langsung oleh pihak Telkom sebagai mitra penyedia layanan. Namun Syafruddin menyebut, pihaknya ingin mengambil alih peran tersebut demi efisiensi dan efektivitas pelayanan jaringan.
"Harapan kami PPU bisa seperti kabupaten lain yang sudah membangun jaringan Intra Pemerintahan (JIP) secara mandiri. Kita pernah survei ke Kediri, Jogjakarta, dan Surabaya. Di sana, bandwidth dibeli oleh Diskominfo dan mereka sendiri yang membaginya ke seluruh unit kerja. Itu sistem yang ideal," tuturnya.
Dengan pengelolaan mandiri, lanjut dia, pemerintah daerah dapat lebih mengontrol penggunaan dan pembagian bandwidth secara adil dan efisien. Saat ini, Syafruddin mengaku tidak memiliki visibilitas penuh terhadap distribusi bandwidth karena seluruh pengelolaan masih ditangani oleh pihak ketiga.
"Kalau kita kelola sendiri, kita tahu betul berapa kapasitas yang dibeli dan ke mana saja didistribusikan. Enaknya, kita bisa mengatur langsung sesuai kebutuhan tiap unit. Saat ini kan saya enggak tahu itu, karena bukan kita yang bagi," ungkapnya.
Namun, ia menyadari bahwa untuk mewujudkan sistem ini, diperlukan investasi awal dalam bentuk pembangunan infrastruktur server yang memadai.
Langkah ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik di era Ibu Kota Nusantara (IKN), di mana PPU berperan penting sebagai daerah penyangga utama.
"Ini langkah jangka panjang, tapi sangat penting untuk mendukung transformasi digital pemerintahan yang lebih terintegrasi dan efisien," tandasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




