
Hingga saat ini, lahan bendungan yang statusnya masih pinjam pakai dari PT Pertamina (Persero) tersebut, serta seluruh pipa distribusi air bersihnya, belum diserahkan sepenuhnya kepada Perumda AMDT PPU untuk pengelolaannya.
“Termasuk pipa-pipa distribusi air bersih eksisting yang ada itu juga belum diserahkan ke PDAM, karena PDAM ini ‘kan pengguna atau operator saja,” jelas Nicko Herlambang, Rabu (9/7).
Pernyataan ini disampaikan Nicko Herlambang menanggapi kritik tajam dan tantangan terbuka dari Ketua DPRD PPU, Raup Muin, seperti diwartakan media ini sebelumnya.
Nicko Herlambang yang menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkab PPU, itu melanjutkan, bahwa sejauh ini pemerintah daerah telah menghubungi Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, untuk mendukung optimalisasi bendungan dimaksud.
Hasilnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum menanggapi serius dengan meminta data untuk pelaksanaan identifikasi kesiapan teknis usulan pemerintah daerah Provinsi Kaltim, tertanggal 10 Juni 2025. Surat ini ditujukan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum PPU Cq. Kepala Bidang Sumber Daya Air.
Dokumen yang diminta dan telah dipenuhi oleh Pemkab PPU meliputi dokumen feasibility study (FS), dokumen Detail Engineering Design (DED), dokumen review desain, dokumen laporan pelaksanaan konstruksi, dokumen As Built Drawing, dokumen pengawasan kegiatan konstruksi meliputi laporan geologi, laporan instrumentasi, laporan hidrologi dan pola operasi waduk, laporan hidromekanikal, backup quality.
Selain itu juga diminta tiga dokumen lain, yaitu dokumen sertifikasi desain Bendungan Lawelawe, dokumen izin pelaksanaan konstruksi Bendungan Lawelawe, dan dokumen rencana tanggap darurat.
Nicko Herlambang menekankan, bahwa ia memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai status pengelolaan Bendungan Lawelawe.
Meskipun Perumda AMDT berperan sebagai operator, kepemilikan dan tanggung jawab utama atas aset bendungan serta jaringannya masih berada di tangan pemerintah daerah.
Hal ini diharapkan dapat menjadi titik terang dalam upaya percepatan optimalisasi Bendungan Lawelawe demi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat PPU.
Sebelumnya, Ketua DPRD PPU, Raup Muin melontarkan kritik terkait wacana percepatan optimalisasi Bendungan Lawelawe yang dinilai belum rampung, padahal sudah digagas sejak satu dekade lalu.
Menurut Raup, Bendungan Lawelawe bukan sekadar wacana baru, melainkan program lama pemerintah daerah yang mangkrak akibat inkonsistensi dalam pengelolaan.
Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut seharusnya sudah lama selesai karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Bendung Lawelawe itu program lama, mungkin sudah jalan lebih dari 10 tahun. Tapi sayangnya pemerintah daerah tidak konsisten mengurusnya. Padahal itu untuk kepentingan umum,” ujarnya, ditemui usai Rapat Paripurna DPRD PPU, dengan agenda penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD PPU 2025–2029, yang digelar pada Selasa (8/7).
Raup juga mempertanyakan kinerja Dewas Perumda AMDT, yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam mengawal progres pembangunan bendungan tersebut. Ia menyinggung Nicko Herlambang, Asisten I Sekretariat Daerah PPU yang baru saja dilantik sebagai anggota Dewas Perumda AMDT PPU.
“Kalau ada dewas, kerjanya apa? Fasilitas diberikan, ya kami tagih juga progresnya. Jangan cuma bicara percepatan, tapi hasilnya tidak kelihatan,” tegasnya.
Raup Muin bahkan melemparkan tantangan langsung kepada manajemen Perumda AMDT dan dewas untuk menuntaskan proyek tersebut dalam waktu enam bulan.
Ia mengatakan bahwa pipa-pipa penyalur air sudah tertanam di lokasi, tinggal bagaimana kemauan dan komitmen pihak terkait untuk menyelesaikannya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




