
Diketahui beberapa instansi yang menjadi prioritas saat ini seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat.
Selain itu ada instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang masih menempati ruangan di Stadion Panglima Sentik. Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang belum memiliki kantor sendiri.
“Kami mendorong agar pembangunan kantor segera diselesaikan. Misalnya dua instansi ini sangat vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tapi sampai sekarang masih menumpang di gedung lain,” ujar Andi Yusuf, belum lama ini.
Ia menilai, keterbatasan fasilitas kantor berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ketika satu bangunan ditempati beberapa OPD sekaligus, ruang kerja menjadi sempit dan koordinasi internal bisa terganggu.
“Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau ruang kerja saja terbatas? OPD seperti BKPSDM dan Inspektorat itu kan tugasnya menyentuh langsung pada pengelolaan SDM dan pengawasan internal. Idealnya mereka punya kantor sendiri,” tegasnya.
Menurut Andi, pembangunan kantor OPD memang sempat tersendat akibat keterbatasan anggaran menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang tetap melanjutkan pembangunan dua kantor OPD di tengah keterbatasan tersebut.
“Kalau anggaran tersedia, mengapa tidak kita dorong saja agar pembangunannya disegerakan? Ini menyangkut efektivitas pelayanan publik yang jadi hak masyarakat,” tambahnya.
Andi Yusuf juga berharap agar lokasi pembangunan kantor-kantor OPD tersebut mengikuti rencana tata ruang wilayah yang sedang dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah dan DPRD sedang menyusun RTRW. Harapannya, seluruh kantor OPD nanti bisa terintegrasi dalam satu kawasan, supaya lebih tertata dan terpusat,” imbuhnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





