Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Dorong Percepatan Pembangunan Kantor BKPSDM dan Inspektorat PPU

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi M Yusuf
Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi M Yusuf
KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi M Yusuf, menegaskan perlunya percepatan pembangunan kantor operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum memiliki gedung representatif.


Advertisement

Diketahui beberapa instansi yang menjadi prioritas saat ini seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat.

Selain itu ada instansi lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang masih menempati ruangan di Stadion Panglima Sentik. Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang belum memiliki kantor sendiri.

“Kami mendorong agar pembangunan kantor segera diselesaikan. Misalnya dua instansi ini sangat vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tapi sampai sekarang masih menumpang di gedung lain,” ujar Andi Yusuf, belum lama ini.

Advertisement

Ia menilai, keterbatasan fasilitas kantor berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Ketika satu bangunan ditempati beberapa OPD sekaligus, ruang kerja menjadi sempit dan koordinasi internal bisa terganggu.

“Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau ruang kerja saja terbatas? OPD seperti BKPSDM dan Inspektorat itu kan tugasnya menyentuh langsung pada pengelolaan SDM dan pengawasan internal. Idealnya mereka punya kantor sendiri,” tegasnya.

Menurut Andi, pembangunan kantor OPD memang sempat tersendat akibat keterbatasan anggaran menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang tetap melanjutkan pembangunan dua kantor OPD di tengah keterbatasan tersebut.

Advertisement

“Kalau anggaran tersedia, mengapa tidak kita dorong saja agar pembangunannya disegerakan? Ini menyangkut efektivitas pelayanan publik yang jadi hak masyarakat,” tambahnya.

Andi Yusuf juga berharap agar lokasi pembangunan kantor-kantor OPD tersebut mengikuti rencana tata ruang wilayah yang sedang dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah dan DPRD sedang menyusun RTRW. Harapannya, seluruh kantor OPD nanti bisa terintegrasi dalam satu kawasan, supaya lebih tertata dan terpusat,” imbuhnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer