Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dirut PT BTW Akhirnya Buka Suara soal Tuntutan Karyawan, Tapi...

A
Penulis: Ari Arief❯

 

PT Benuo Taka Wailawi yang beroperasi dalam bidang migas peninggalan Vico di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, PPU. LSM Guntur mendesak diusut tuntas atas dugaan korupsi. (FOTO: IST)
PT Benuo Taka Wailawi yang beroperasi dalam bidang migas peninggalan Vico di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, PPU. LSM Guntur mendesak diusut tuntas atas dugaan korupsi. (FOTO: IST)

KALTIMPOST.ID, Tuntutan seluruh karyawan PT Benuo Taka Wailawi (BTW) di Jakarta tentang pemotongan gaji yang disebut-sebut dilakukan sepihak oleh perusahaan, akhirnya, mendapatkan tanggapan dari Direktur Utama BTW, Zainul Arifin, Minggu (3/8).


Advertisement

Namun, tanggapannya tidak secara spesifik menanggapi keluhan para karyawan tersebut, seperti diwartakan media ini sebelumnya.

“Kami sedang melakukan pembenahan dari semua bidang  job desk, sistem penggajian, pelaporan keuangan dan pajak hingga teknikal peningkatan produksi. Istilahnya bongkar total. Kalau ada hal yang kurang tepat, kita selesaikan dengan diskusi antarpihak,” kata Direktur Utama PT BTW, Zainul Arifin melalui pesan WhatsApp (WA) yang diterima Kaltim Post sekira pukul 15.14 Wita, Minggu (3/8).

Ia melanjutkan, bahwa terpenting saat ini adalah dua poin. Pertama, perpanjangan kontrak Wilayah Kerja (WK) Wailawi. Kedua, penerbitan Performance Bond senilai USD 1,5 juta. “Kedua hal harus dijalankan dalam tenggat waktu sangat mepet- titik kritis. Manakala kami tidak selesaikan dua hal itu, berarti WK Wailawi milik masyarakat Kabupaten PPU harus dikembalikan kepada negara. Kami harus tetapkan langkah dengan skala prioritas,” ujarnya.

Advertisement

Diberitakan sebelumnya, secara resmi seluruh karyawan pada perusahaan ini melayangkan surat keberatan kepada direktur perusahaan bergerak di bidang minyak dan gas (migas) pada Kamis, 31 Juli 2025.

Surat keberatan tersebut menyoroti pemotongan gaji yang dilakukan secara sepihak dan belum dibayarkannya upah yang tertunggak.

Surat tersebut diteken oleh karyawan masing-masing Ramadhany, Antonius, Yenny Conggara, Yusuf Azhari, Abduh, Denny Nur Aulia, Sapto Rino HS, Uman, Mulyono Banu, Dhivo Aryandhana, Jusuf Azhari, Trigunadi, Khairul Anam, Juan Buwana.

Advertisement

Menurut salah satu karyawan yang enggan disebutkan namanya kepada Kaltim Post, Jumat (1/8) pemotongan gaji oleh perusahaan yang melakukan eksplorasi migas di Jl. Provinsi, Km 6, Nenang, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) dilakukan tanpa adanya kesepakatan yang sah antara pekerja dan perusahaan.

Pihak Direktur PT Benuo Taka Wailawi sempat menjelaskan bahwa pemotongan gaji dilakukan dengan alasan efisiensi.

Namun, alasan tersebut dinilai tidak berdasar oleh karyawan, mengingat pada saat yang sama perusahaan sedang merekrut sejumlah karyawan baru.

Dalam surat keberatannya, karyawan mengutip Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan.

Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran upah ini dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020.

Dia mengatakan, atas dasar tersebut, karyawan PT Benuo Taka Wailawi menuntut beberapa hal, di antaranya pengembalian upah bulan Juli 2025 secara penuh sesuai kontrak kerja dan peraturan perundang-undangan.

Jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Pembayaran atas upah yang tertunggak, termasuk outstanding gaji, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Pajak Penghasilan (PPh 21).

Di samping itu, karyawan memberikan waktu 3 hari kerja sejak tanggal surat untuk perusahaan memberikan tanggapan atau penyelesaian.

Jika tidak ada tanggapan, mereka mengancam akan mengambil langkah hukum lebih lanjut, seperti melakukan pengaduan kepada SKK Migas dan pihak eksternal terkait kegiatan hulu migas, mengajukan pengaduan resmi ke Dinas Ketenagakerjaan, dan menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Hingga perusahaan menyelesaikan kewajibannya, karyawan juga menyatakan bahwa perusahaan tidak berhak meminta mereka untuk melaksanakan pekerjaan rutin maupun non-rutin, seperti menghadiri rapat internal atau eksternal.

Surat keberatan ini ditembuskan kepada beberapa pihak, termasuk Bupati PPU, Mudyat Noor, Pimpinan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka PPU selaku pemegang saham 51 persen, dan Direktur PT Buana Resources Capital (BRC), pemegang 49 persen saham BTW.

Perusahaan migas ini sebelumnya adalah bekas PT Vico Indonesie pada 1982 dengan meninggalkan 6 sumur migas yang selanjutnya dikelola oleh perusahaan BTW ini.

Direktur PT BTW, Zainul Arifin saat dikonfirmasi media ini melalui platform perpesanan WhatsApp (WA) sekira pukul 09.52 Wita, Jumat (1/8) belum memberikan respons.

Sehingga belum diketahui sikap perusahaan migas ini di dalam menyikapi surat dari para karyawan tersebut. ***

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer