Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD PPU Bahas KUA-PPAS 2026, APBD Diproyeksi Turun

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Ketua DPRD PPU, Raup Muin.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat di Kantor DPRD PPU, Selasa (19/8/2025).

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengungkapkan pembahasan KUA-PPAS kali ini diproyeksikan akan berimplikasi pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibanding tahun sebelumnya.

“APBD kita pada 2025 mencapai Rp2,4 triliun. Untuk tahun 2026 kemungkinan besar ada penurunan menjadi sekitar Rp2 triliun,” jelas Raup. Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kebijakan nasional terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyesuaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“APBN tahun ini informasinya menurun, sehingga berpengaruh juga terhadap APBD daerah,” tambahnya. Raup menyebutkan, APBD PPU sempat mencapai angka tertinggi pada 2024 sebesar Rp3,1 triliun. Namun pada 2025 mengalami penurunan, dan tren tersebut diperkirakan berlanjut tahun depan.

“Masalah fiskal, inflasi, hingga adanya program-program baru dari pemerintah pusat turut memberi dampak,” ucapnya. Selain faktor eksternal, ada pula beban baru yang akan dimasukkan dalam anggaran 2026 kabupaten PPU, seperti belanja pegawai untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tambahan beban ini otomatis harus disesuaikan dalam struktur APBD.

Raup menegaskan pembahasan KUA-PPAS juga diarahkan untuk menyelaraskan dengan visi-misi Bupati PPU yang baru. Ia menambahkan, program prioritas kepala daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan anggaran hingga lima tahun ke depan.

“Kita optimistis, meski ada kemungkinan penurunan, tapi APBD tetap bisa mendukung pembangunan sesuai dengan visi-misi bupati,” tegasnya. Ia memperkirakan, kesepakatan KUA-PPAS 2026 dapat ditetapkan pada akhir Agustus 2025. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD   

DPRD PPU Soroti Polemik Pengelolaan Pasar Petung, Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Peningkatan PAD  

DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan nota keuangan.

DPRD PPU Tegaskan Penyusunan APBD 2026 Fokus ke Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Anggaran

DPRD PPU Tegaskan Penyusunan APBD 2026 Fokus ke Kebutuhan Dasar dan Efisiensi Anggaran

DPRD dan Pemkab PPU sepakati perubahan KUA-PPAS APBD 2026 Rp 1,9 triliun. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan efisiensi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer