Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD PPU Bahas Fasilitas Sekolah dan Tunjangan Guru

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Ketua DPRD Raup Muin memimpin RDPU bersama para mahasiswa yang peduli terhadap sektor pendidikan PPU.
Ketua DPRD Raup Muin memimpin RDPU bersama para mahasiswa yang peduli terhadap sektor pendidikan PPU.
KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah mahasiswa yang menyoroti kondisi fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru, di Kantor DPRD PPU, Kamis (4/9/2025).


Advertisement

Dalam forum terbuka tersebut, dibahas secara mendalam persoalan infrastruktur pendidikan serta besaran tunjangan guru, termasuk bagi guru swasta.

Dalam kesempatan itu, lima sekolah dipresentasikan sebagai sampel dari puluhan sekolah lain yang juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

“Saya pikir lima sekolah itu sudah lebih daripada cukup sebagai sampel. Apalagi informasi dari masyarakat sekitar sekolah-sekolah itu sudah membuktikan bahwa memang ada hal terjadi seperti itu,” ujar Raup Muin.

Advertisement

Isu yang mencuat salah satunya terkait usulan perbaikan fasilitas sekolah yang telah diajukan sejak 2019 namun hingga kini belum terealisasi.

DPRD mendesak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU untuk memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut, termasuk pertanyaan apakah ada sekolah-sekolah yang dijadikan prioritas atau tidak.

"Kami juga ingin tahu, apakah memang ada sekolah yang diprioritaskan dan ada sekolah tidak prioritas, karena itu juga menjadi persoalan," tambah Raup.

Advertisement

Menanggapi hal itu, Kepala Disdikpora PPU Andi Singkerru menjelaskan bahwa pihaknya selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk membangun Unit Kesehatan Sekolah (UKS), toilet, Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium komputer, hingga poliklinik pada SMP 7 Sotek.

“Tidak benar kalau dikatakan 20 tahun tidak ada perhatian. Tahun 2021 kita bangun UKS dan toilet, 2022 ada RKB secara swakelola, dan 2023 ada ruang laboratorium, komputer, serta poliklinik. Semua bertahap,” ungkapnya.

Soal surat permintaan dari sekolah, ia menegaskan bahwa pihaknya selalu menindaklanjuti setiap laporan.

“Begitu surat masuk ke Disdikpora, pasti saya disposisi. Saya perintahkan tim turun ke lapangan untuk mengecek kekurangan apa yang ada, lalu segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga dibahas soal tunjangan bagi guru swasta yang dinilai masih terlalu kecil, yakni Rp300 ribu per bulan. Andi Singkerru menyebut, besaran tersebut mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup), yang saat ini masih berlaku.

“Memang untuk tunjangan Rp300 ribu itu masih sesuai Perbup,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga disebut masih menunggu perkembangan dari sekolah-sekolah swasta sebelum memberikan izin operasional penuh.

“Kita tunggu dulu satu tahun, lihat apakah sekolah itu berkembang atau tidak. Jangan sampai izin diberikan tapi yayasannya tidak ada perhatian,” katanya.

Disdikpora mengaku saat ini masih fokus pada pembangunan ruang kelas baru atau RKB karena banyak siswa yang belum tertampung di beberapa sekolah. Hal ini menjadi prioritas dalam penganggaran pendidikan tahun ini.

“Seperti yang dibahas di Paripurna kemarin, kita sedang fokus pada pemenuhan RKB agar seluruh siswa bisa tertampung,” imbuhnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemekaran Kecamatan di PPU Masuk OIKN, Opsi Tambah Jadi Lima Kecamatan Masih Terkendala

Pemekaran Kecamatan di PPU Masuk OIKN, Opsi Tambah Jadi Lima Kecamatan Masih Terkendala

Kajian pemekaran kecamatan di PPU telah diserahkan ke OIKN. Opsi pembentukan lima kecamatan masih terkendala proses pemekaran desa.

Antisipasi Biaya Operasional Bus Sekolah Membengkak, Bapelitbang PPU Wacanakan Dialihkan ke Disdikpo

Antisipasi Biaya Operasional Bus Sekolah Membengkak, Bapelitbang PPU Wacanakan Dialihkan ke Disdikpo

Bapelitbang PPU wacanakan pengalihan aset bus sekolah ke Disdikpora untuk tekan biaya operasional dan optimalkan layanan bagi para pelajar.

Antisipasi Cuaca Buruk, Sekolah Diberi Kewenangan Terapkan Pembelajaran Terbatas 

Antisipasi Cuaca Buruk, Sekolah Diberi Kewenangan Terapkan Pembelajaran Terbatas 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah kini kembali aktif setelah sempat mengalami penyesuaian akibat cuaca buruk.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer