Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Realisasi Pembangunan BLK di PPU Tunggu Anggaran

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Kepala Disnakertrans PPU, Marjani.
Kepala Disnakertrans PPU, Marjani.

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu kepastian sumber pendanaan.


Advertisement

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Marjani, menjelaskan, proposal pembangunan sudah diajukan Bupati PPU Mudyat Noor, kepada pemerintah pusat sejak beberapa minggu lalu.

“Pak Bupati kemarin mungkin tiga sampai empat minggu lalu proposal sudah diajukan kepada pemerintah pusat. Beliau mengusahakan bisa terealisasi pada 2026, tapi kemungkinan besar baru bisa pada 2027 karena APBN 2026 sudah selesai dibahas,” ujar Marjani, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD PPU, sebagai tindaklanjut unjuk rasa, belum lama ini.

Menurutnya, jika pembangunan BLK sepenuhnya mengandalkan dukungan pusat, maka target pembangunan dimulai pada 2027. Namun, pemerintah daerah juga membuka opsi untuk membiayai pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.

Advertisement

“Kalau memang dari daerah sendiri yang membangun BLK, bisa langsung realisasi pada 2027. Perencanaannya dilakukan 2026, karena kalau perencanaan dan konstruksi fisik dilakukan dalam satu tahun anggaran, itu tidak memungkinkan,” jelasnya.

Marjani menuturkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan BLK tidaklah kecil. Untuk gedung saja, diperkirakan menelan biaya sekitar Rp2,5 miliar. Itu pun belum termasuk peralatan, asrama, hingga insentif bagi instruktur.

“Peralatan jauh lebih besar anggarannya dibanding gedung. Belum lagi ada kebutuhan asrama dan tenaga instruktur. Karena itu, sama seperti Kabupaten Paser, kita pun masih mengandalkan BLK Provinsi Kaltim maupun dari pemerintah pusat,” terangnya.

Advertisement

Ia menambahkan, jika usulan ke pusat tidak disetujui pada 2026, pihaknya akan kembali mendiskusikan alternatif bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Lahannya sudah siap, tinggal membangun infrastruktur. Ada empat komponen utama, perencanaan, prasarana gedung, peralatan, dan sumber daya manusia. Dalam SDM itu termasuk instruktur,” kata Marjani menegaskan. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

LAPSUS: Efisiensi Anggaran Pukul UMKM Kaltim, Pengusaha Mamin hingga Enam Bulan Sepi Pesanan

LAPSUS: Efisiensi Anggaran Pukul UMKM Kaltim, Pengusaha Mamin hingga Enam Bulan Sepi Pesanan

Efisiensi anggaran membuat UMKM Kaltim sepi pesanan hingga enam bulan. Kenaikan UMP 2027 menambah tantangan bagi pelaku usaha mikro.

LAPSUS: UMP Kaltim 2027 Naik di Tengah Perlambatan Tambang, BPS Beberkan Kondisi Ekonomi Daerah

LAPSUS: UMP Kaltim 2027 Naik di Tengah Perlambatan Tambang, BPS Beberkan Kondisi Ekonomi Daerah

Ekonomi Kaltim tumbuh 3,70 persen, tetapi sektor tambang hanya naik 0,08 persen. BPS ungkap kondisi ekonomi di balik UMP 2027.

LAPSUS: UMP Kaltim 2027 Naik, Ekonom Unmul Ingatkan Kesejahteraan Pekerja Belum Terjamin

LAPSUS: UMP Kaltim 2027 Naik, Ekonom Unmul Ingatkan Kesejahteraan Pekerja Belum Terjamin

UMP Kaltim 2027 naik jadi Rp 4,04 juta, tetapi masih jauh dari KHL Rp 6 juta. Ekonom Unmul soroti daya beli dan pengawasan upah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer