Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab PPU Tegaskan Komitmen Terhadap Pendidikan

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯

Asisten I Sekretariat Daerah PPU, Nicko Herlambang.
Asisten I Sekretariat Daerah PPU, Nicko Herlambang.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD PPU. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan berbagai persoalan terkait dunia pendidikan.

Nicko menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan berdemokrasi. "Kritik itu selalu menjadi hal yang harus dibiasakan dalam dunia demokrasi. Kita harus mendengar mereka, karena banyak pemikiran positif yang disampaikan,” ujarnya, ditemui usai rapat, di Kantor DPRD PPU, Kamis (4/9/2025).

Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memenuhi hak masyarakat di bidang pendidikan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran pendidikan di PPU sudah memenuhi aturan pemerintah, yakni 20 persen dari APBD.

Namun, ia mengakui kondisi geografis yang luas serta banyaknya persoalan membuat tantangan penyelesaian masalah tidak sederhana. “Sudah kita sampaikan bukti-bukti perhatian Pemda, bahkan sekolah di bawah Kementerian Agama dan swasta juga mendapat bantuan tunjangan dari pemerintah daerah. Ini menunjukkan betapa besar kontribusi Pemkab dalam mendukung proses pendidikan di PPU,” kata Nicko.

Menurutnya, masalah yang cukup menonjol justru banyak ditemui di sekolah swasta. Guru di sekolah swasta sering menghadapi kesulitan karena jumlah murid yang sedikit berdampak pada kesejahteraan mereka. “Itu memang problem. Karena itu tadi kita arahkan agar dilakukan pengecekan langsung. Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” tambahnya.

Advertisement

Selain itu, Nicko juga menyampaikan bahwa perhatian Pemkab PPU tidak terbatas pada sekolah dasar dan menengah saja. Dukungan bahkan diberikan hingga ke jenjang universitas, meskipun seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kalau tidak ada perhatian dari kita, itu bisa menjadi problem besar bagi generasi muda di PPU,” imbuhnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

Lima Kursi Kepala Dinas PPU Masih Kosong, Pelantikan Menunggu Beresnya LPJ Akhir Tahun

lima posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum juga terisi pejabat definitif

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Pedagang dan Tameng Adat Borneo Desak Polres PPU Usut Penyegelan Pasar Petung

Persatuan Pedagang dan Tameng Adat Borneo desak Polres PPU tindak lanjuti penyegelan toko serta dugaan pungli di Pasar Petung secara hukum.

Pemkab PPU Perkuat Perlindungan Anak Terlantar, Gandeng Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

Pemkab PPU Perkuat Perlindungan Anak Terlantar, Gandeng Pemprov Kaltim dan Kejaksaan

Pemkab PPU bersama Pemprov Kaltim dan kejaksaan menyepakati penanganan anak terlantar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer