Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD PPU Awasi Program MBG, Soroti Penggunaan Anggaran Daerah

Ahmad Maki
Penulis: Ahmad Maki❯
Ketua DPRD PPU, Raup Muin.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin.

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut, terutama terkait penggunaan anggaran dari APBD.


Advertisement

Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menyampaikan bahwa program MBG merupakan kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan di daerah. Namun, pihaknya mencermati adanya dukungan anggaran tambahan dari APBD dan akan memastikan penggunaannya tepat sasaran.

“Program ini harus dilakukan karena merupakan program dari pemerintah pusat. Tapi karena ada tambahan dari APBD, kami perlu melihat secara rinci untuk apa saja peruntukannya,” ujar Raup, baru-baru ini.

Ia menyebut, kemungkinan penambahan anggaran daerah disebabkan oleh mahalnya harga bahan baku makanan, sehingga memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah kabupaten.

Advertisement

“Bisa jadi karena bahan bakunya mahal, jadi perlu disupport dari APBD. Ini yang kami awasi, agar penggunaannya benar-benar mendukung pelaksanaan program secara optimal,” tegasnya.

DPRD PPU, kata Raup, telah beberapa kali terlibat dalam diskusi bersama eksekutif dan pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional, guna memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur pendukung program.

“Kami ikut dalam pembahasan, baik soal teknis pelaksanaan, infrastruktur, sampai prosedur yang harus dijalankan. Semua itu masih dalam proses komunikasi intensif dengan Badan Gizi Nasional,” katanya.

Advertisement

Ia menambahkan bahwa SOP pelaksanaan program MBG sejatinya sudah ada dari pemerintah pusat, sehingga fokus DPRD saat ini adalah memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai standar dan berjalan konsisten.

“SOP-nya sudah ada. Tinggal bagaimana pemerintah daerah melaksanakan secara konsisten. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar pelaksanaan program ini tepat waktu, tepat guna, dan sesuai standar yang ada,” ujarnya.

Raup optimistis program MBG akan berjalan 100 persen di PPU, asalkan seluruh elemen serius dan berkomitmen menjalankannya.

Ia menekankan bahwa pengawasan dari legislatif juga merupakan bentuk dukungan agar program nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para siswa. “Saya pikir kita serius mengurus program ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan segera diluncurkan pemerintah dapat memberi dampak ganda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan MBG secara menyeluruh berpotensi menimbulkan inflasi sekaligus membuka peluang baru bagi ekonomi warga.

“Kalau MBG ini jalan secara keseluruhan, maka kebutuhan barang di pasar seperti ayam, telur, sayur, ikan, beras, dan lainnya otomatis akan banyak dibeli oleh penyedia MBG. Itu bisa membuat pasar kosong. Kalau pasar kosong, pasti harga barang naik karena kelangkaan. Itu yang saya sebut bisa menjadi musibah,” jelas Mudyat Noor, Jumat (12/9/2025).

Namun, ia menambahkan, kondisi itu juga bisa menjadi berkah jika masyarakat mampu menangkap peluang. Program MBG dinilai dapat mendorong warga desa maupun sekolah untuk mengembangkan usaha produktif seperti beternak ayam, memelihara ikan, atau menanam sayuran. Hasilnya bisa dipasok untuk mendukung kebutuhan program MBG.

“Kalau masyarakat siap, ini jadi pondasi ekonomi baru. Masyarakat punya pendapatan tambahan, bahkan membuka lapangan kerja baru. Makanya saya bilang, tergantung cara memandangnya, apakah sebagai musibah atau berkah,” tegasnya.

Bupati menyebut, Pemkab PPU menargetkan MBG akan dilaunching di seluruh sekolah, desa, dan kelurahan dalam dua bulan ke depan. Ia berharap, program ini bisa menjadikan PPU sebagai role model nasional dalam penerapan MBG.

Selain aspek ekonomi, Mudyat juga menekankan nilai edukasi yang terkandung di dalamnya. Ia mendorong sekolah untuk memanfaatkan lahan sebagai ruang kreativitas siswa, seperti menanam cabai atau memelihara ikan. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya sekadar aktivitas tambahan, tetapi juga pembelajaran keterampilan hidup yang tak kalah penting dari mata pelajaran formal.

“Anak-anak perlu diarahkan pada kegiatan positif, bukan sekadar pulang sekolah pegang gadget atau terjebak dalam kondisi rumah yang tidak kondusif. Pengalaman di sekolah itu jauh lebih berharga dan bisa membentuk mental anak-anak lebih seimbang,” ungkapnya.

Dengan demikian, Bupati berharap MBG bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus sarana pendidikan karakter dan keterampilan generasi muda di PPU. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Tekanan Fiskal Membayangi, Perubahan APBD PPU 2026 Disepakati

Pemkab dan DPRD PPU menyepakati perubahan APBD 2026 dengan anggaran berimbang dan surplus yang dialokasikan untuk pembayaran pinjaman daerah

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

Perubahan APBD PPU 2026 Disahkan: Siasati Tekanan Fiskal Tanpa Pangkas Layanan Publik

DPRD dan Pemkab PPU resmi menyepakati Raperda Perubahan APBD 2026. Penyesuaian anggaran difokuskan menjaga fiskal dan layanan dasar.

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU Soroti Pasar Induk Nenang Sepi, Akses dan Konsumen Jadi Tantangan

DPRD PPU menyoroti Pasar Induk Nenang yang sepi. Akses, efisiensi biaya, dan cakupan konsumen dinilai menjadi tantangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer