Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penjual Biosolar Bersubsidi Digaruk, Polres PPU Ancam Jerat Jaringan Lain

A
Penulis: Ari Arief❯
DIAMANKAN: Tersangka BBM bersubsidi E (48) bersama sejumlah barang bukti diamankan Polres PPU.
DIAMANKAN: Tersangka BBM bersubsidi E (48) bersama sejumlah barang bukti diamankan Polres PPU.

KALTIMPOST.ID, Sehari setelah pengungkapan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Nipahnipah, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Satreskrim Polres PPU terus mendalami pemeriksaan terhadap pelaku berinisial E (48), warga Desa Labangka, Kecamatan Babulu, PPU.


Advertisement

Kasus ini mencuat pada Minggu (28/9), ketika Unit I Tipidter Satreskrim Polres PPU menangkap pelaku yang kedapatan mengangkut BBM subsidi jenis biosolar menggunakan mobil Toyota Kijang Grand Long LSX bernopol KT 1762 LM.

Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku berniat menjual kembali BBM tersebut di kios miliknya dengan harga Rp 10.000 per liter tanpa izin resmi dari pemerintah. 

Kapolres PPU, AKBP Andreas Alex Danantara melalui Kasat Reskrim Polres PPU, AKP Dian Kusnawan menjelaskan, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku dan mendalami kemungkinan adanya jaringan maupun pihak lain yang terlibat.

Advertisement

“Kasus ini tidak berhenti pada satu orang saja. Kami sedang mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Kami juga mengembangkan penyelidikan ke kios atau tempat penampungan yang disebutkan pelaku,” kata AKP Dian Kusnawan, Senin (29/9).

Sejumlah barang bukti yang diamankan, seperti mobil, jerigen berisi biosolar serta kartu MyPertamina dan fuel card BRIZZI, saat ini masih ditahan di Mapolres PPU.

Barang bukti tersebut akan digunakan untuk memperkuat proses penyidikan. Kasat Reskrim menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan memanipulasi distribusi BBM bersubsidi. 

Advertisement

“BBM subsidi adalah hak masyarakat. Menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi jelas merugikan rakyat. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan aktivitas serupa,” tegasnya.

Pelaku dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara dan denda yang cukup berat.

Kasus ini menjadi perhatian serius Polres PPU mengingat kebutuhan BBM subsidi sangat vital bagi masyarakat, khususnya kalangan nelayan, petani, dan transportasi umum di Kabupaten PPU.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Antisipasi Kelangkaan hingga Akhir Tahun, Pemkab PPU Ajukan Tambahan Kuota Biosolar dan Pertalite

Antisipasi Kelangkaan hingga Akhir Tahun, Pemkab PPU Ajukan Tambahan Kuota Biosolar dan Pertalite

PPU resmi bersurat ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memohon penambahan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar.

Sopir Truk Lintas Mengeluh, DPRD Balikpapan Pertimbangkan Rekomendasi Kuota Biosolar Jadi 200 Liter

Sopir Truk Lintas Mengeluh, DPRD Balikpapan Pertimbangkan Rekomendasi Kuota Biosolar Jadi 200 Liter

Keluhan sopir truk lintas kota terkait konsumsi bahan bakar, membuat DPRD Balikpapan bersama pihak terkait sedikit memberi kelonggaran.

Tangkal Pelat Palsu Saat Aturan Ganjil-Genap Biosolar Berlaku, Satgas Gabungan Siap Awasi SPBU

Tangkal Pelat Palsu Saat Aturan Ganjil-Genap Biosolar Berlaku, Satgas Gabungan Siap Awasi SPBU

Pemkot Balikpapan resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait penataan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer