APBD Perubahan 2025 PPU Tetap Zero Defisit, Wabup Tekankan Prinsip Good Governance,


KALTIMPOST.ID, PENAJAM–Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin menegaskan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat paripurna DPRD PPU dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda perubahan APBD 2025, Jumat (26/9).
Menurut Waris Muin, penyesuaian yang dilakukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi cerminan kondisi keuangan daerah yang realistis.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD PPU Raup Muin, di Gedung Paripurna DPRD PPU, turut dihadiri unsur forkopimda, Sekkab Tohar, para asisten, kepala dinas, kepala SKPD, kepala desa, serta pejabat terkait lainnya.
“Perubahan itu bukan sekadar formalitas, melainkan gambaran kemampuan keuangan kita sekaligus tolok ukur bagaimana tata kelola pemerintahan dapat diwujudkan dengan prinsip good governance dan clean government,” ujar Waris Muin.
Penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 juga berangkat dari pertimbangan objektif dan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan anggaran tetap konsisten mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PPU 2025–2029.
Selama semester pertama APBD 2025 terdapat sejumlah dinamika, baik dari sisi kebijakan umum maupun perkembangan pendapatan dan belanja daerah, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi awal. Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong perlunya penyesuaian prioritas.
Dalam nota keuangan yang dipaparkan, perubahan APBD 2025 mencatat, target pendapatan Rp 2,41 triliun, turun sekitar Rp 142,5 miliar dari APBD murni. Penurunan terjadi pada pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan sah, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik Rp 17,1 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan Rp 2,44 triliun, terkoreksi turun Rp 166,7 miliar. Komponen belanja yang mengalami penyesuaian meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari sisi pembiayaan, alokasi ditetapkan Rp 30,1 miliar, lebih rendah dibanding sebelumnya Rp 54,3 miliar, dengan surplus Rp 24,2 miliar yang akan dimanfaatkan untuk membayar pokok pinjaman daerah dan mendukung program prioritas.
“Dengan perhitungan tersebut, APBD Perubahan 2025 tetap berada dalam kondisi balance atau zero defisit,” tegasnya.
Sidang dirangkai penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi kepada pimpinan rapat untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama eksekutif. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




